Fadli Zon mengkritik sikap pemerintah yang tetap ngotot melakukan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Seharusnya kata politikus Partai Gerindra ini, pemerintah memprioritaskan cara mengatasi pandemi Covid-19.
Anggota DPR ini juga mengharapkan agar pemerintah melakukan perbaikan di bidang ekonomi dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hal itu diungkapkan Fadli Zon di lini masa akun Twitternya, @Fadlizon, Minggu (18/4/2021) menanggapi pemberitaan tentang pemindahan ibu kota.
“Hari gini masih mikir pindah ibu kota baru. Prioritas harusnya atasi pandemi, perbaiki ekonomi dan jaga keutuhan NKRI,” cuit Fadli Zon.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya membeberkan alasan fundamental pemerintah menetapkan kebijakan pemindahan Ibu kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Salah satu sebab adalah pembangunan Jawa Sentris yang beberapa dekade lamanya menjadi konsentrasi pemerintah terdahulu.
Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menilai, langkah pemindahan Ibu Kota adalah afirmatif dari sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap pemerataan pembangunan ekonomi di kawasan Timur Indonesia.
Selama ini, pemerataan ekonomi antara Barat dan Timur dianggap masih timpang. “Ini sangat timpang (ekonomi). Kalau tidak segera kita atasi dengan sebuah kebijakan atau terobosan afirmatif, bagaimana kita mengelola negara ini, rasanya kita akan semakin tertinggal,” ujarnya dalam Webinar, Jumat (16/4/21).
Dalam catatan Kemenkeu, 80% Produk Domestik Bruto (PDB) berasal dari Pulau Jawa. Hal ini mengindikasikan jika kawasan Indonesia Timur belum secara maksimal memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) di lembaga perbankan, secara dominan masih berasal dari kawasan Pulau Jawa. Khusus untuk DKI Jakarta saja, persentase DPK berada di angka 91% atau setara Rp6.737 triliun.
Mengenai pembiayaan Ibu Kota Negara (IKN) baru ini berasal dari tiga sumber pendanaan, yakni Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan swasta.
