Sosok yang mengangkat wacana presiden 3 periode dibongkar oleh Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais. Politisi senior ini menyebut rencana Amandemen UUD 1945 sudah dibicarakan sejak 2019.
Amien Rais juga mengungkap pihak-pihak yang membicarakan dan mengangkat wacana presiden 3 periode tersebut.
“Sesungguhnya rencana amandemen (UUD 1945, tentang masa jabatan presiden) sudah dibicarakan sejak tahun 2019 oleh tokoh-tokoh yang pro Jokowi itu,” ujar Amien Rais ketika menyampaikan sambutan tausyiah politik acara Tumpengan Virtual Pengesahan Badan Hukum Partai Ummat, Minggu (5/8/2021).
Amien Rais mengatakan, wacana presiden 3 periode itu sengaja mereka turunkan untuk melihat penilaian publik. Menurutnya, pihak yang melemparkan isu itu juga bukan pihak yang disebutnya sebagai pendukung formal.
“Tiba-tiba isu ini turun seperti sudah agak senyap. Kemudian setelah itu diangkat lagi oleh teman-teman PDIP, terutama bukan PDIP resmi, pendukung bukan formal. Ada oknum-oknum mendapatkan tugas testing on the water,” ujar Amien.
Amien mengungkapkan, testing on the water ini untuk mengetahui reaksi masyarakat sipil. Bagaimana jika dilakukan amandemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo bisa ditambah lima tahun lagi atau tiga periode.
“Reaksinya apa, kalau masyarakat sipil disuguhi dengan sebuah isu namanya amandemen, supaya Presiden Jokowi bisa diberi waktu lima tahun lagi,” kata Amien.
Namun, wacana tersebut tergantung dengan reaksi masyarakat. Amien menjelaskan, jika masyarakat bereaksi menolak atau negatif, isu amandemen untuk perpanjangan ini bakal otomatis menghilang.
“Ketika reaksi masyarakat negatif, kemudian itu menghilang,” ungkapnya.
“Mungkin kehebatan sekaligus kelemahan dari kita punya cara berpikir yaitu memang short memory. Tergerak sebentar, kemudian pelan-pelan menghilang,” ujar Amien Rais.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Zulhas) bercerita soal pertemuan antara pimpinan MPR RI dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu hal yang dibahas adalah soal presiden 3 periode.
Pertemuan tersebut terjadi pada 14 Agustus 2021, sebelum Sidang Tahunan DPR/MPR 16 Agustus 2021. Rombongan pimpinan MPR itu dipimpin oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo.
“Pidato kenegaraan presiden tanggal 16 Agustus, seluruh pimpinan MPR konsul ke Bapak Presiden. Ini satu bab sendiri nih. Jadi waktu kita ketemu, konsultasi mengenai pokok-pokok haluan negara, termasuk persiapan sidang bersama,” ujar Zulhas dalam acara dialektika tvMu yang disiarkan di YouTube.
Zulhas mengatakan, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, sempat bertanya soal wacana amandemen UUD 1945, khususnya soal jabatan tiga periode presiden.
Jokowi, kata Zulhas, menegaskan menolak rencana presiden menjabat tiga periode. Selain itu, Jokowi minta agar soal amandemen UUD’45 tidak dikaitkan dengan dirinya selaku eksekutif.
“Itu Pak Syarief yang tanya, Pak Presiden pada waktu itu ya (bilang), ‘Saya sudah bolak-balik jelaskan kalau apa-apa, terus langsung presiden nya yang dituduh’. Kan saya udah bolak balik jelaskan, saya tidak setuju dan itu kan kewenangan partai-partai, MPR dan parlemen sana, bukan di eksekutif. Kenapa harus saya terus yang disorot?’. Kira-kira begitu,” taandasnya.
