Indeks News – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menilai perlu ada peninjauan ulang rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Bambang Haryo menegaskan, kebijakan ini berpotensi membebani rakyat dengan biaya transportasi dan akomodasi yang sangat besar.
Menurut politisi yang akrab disapa BHS ini, Jakarta sebagai ibu kota sekaligus pusat pemerintahan saat ini dikunjungi sekitar 10 juta orang setiap hari, termasuk 3,5 juta dari kawasan Jabodetabek dan sekitar 7 juta dari berbagai kota di Pulau Jawa.
Mobilitas ini mudah dilakukan karena tersedia berbagai moda transportasi, dari jalan kaki, sepeda, hingga kereta api.
Bambang Haryo memperkirakan, jika pusat pemerintahan pindah ke Kalimantan, setidaknya 2 juta orang yang memiliki kepentingan langsung ke ibu kota baru hanya bisa menggunakan transportasi udara atau laut.
Dengan tarif pesawat Rp 1,5 juta sekali jalan, biaya transportasi bisa mencapai Rp 3 triliun per hari, atau Rp 6 triliun untuk perjalanan pulang-pergi. Ditambah biaya akomodasi Rp 1 juta per orang, total beban per hari mencapai Rp 8 triliun. Dalam setahun, rakyat harus mengeluarkan Rp 2.920 triliun.
“Ini beban dan pengorbanan rakyat akibat kebijakan pemindahan ibu kota,” ujar BHS.
Selain itu, kapasitas transportasi juga menjadi kendala. Saat ini, seluruh pesawat di Indonesia berjumlah 450 unit dengan kapasitas 200 penumpang. Dengan empat kali penerbangan pulang-pergi per hari, hanya 360 ribu penumpang yang bisa diangkut, jauh dari kebutuhan 2 juta orang per hari.
Bandara Sultan Aji Balikpapan hanya memiliki 30 parking stand dan maksimal menampung 45 ribu penumpang per hari. Sementara Bandara IKN hanya mampu melayani 600 penumpang per hari. Kapasitas transportasi laut juga terbatas dan memakan waktu berhari-hari.
Bambang Haryo menegaskan, pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan ini agar tidak memberatkan rakyat, terutama di tengah upaya meningkatkan kesejahteraan.
“Jangan sampai rakyat dipersulit hanya demi pembangunan IKN. Pemerintah perlu mengevaluasi secara cermat dan memutuskan langkah terbaik,” tegasnya.
