Indeks News – Suasana di Istana Merdeka terasa tegang pada Kamis (21/8). Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan evaluasi besar terhadap Kabinet Merah Putih.
Langkah ini diambil menyusul operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer.
Penangkapan itu menjadi tamparan keras di awal masa pemerintahan Prabowo. Figur yang sebelumnya dikenal vokal, kini harus menghadapi jerat hukum akibat dugaan pemerasan perusahaan dalam pengurusan sertifikasi K3.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcayanto, membenarkan langsung bahwa Immanuel ditangkap dalam OTT tersebut. Meski begitu, detail kasus masih menunggu pemeriksaan intensif selama 1×24 jam.
Korupsi Diibaratkan Penyakit Stadium Empat
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dengan nada getir mengibaratkan korupsi di Indonesia sebagai penyakit kanker stadium empat. Menurutnya, praktik lancung ini sudah menjalar ke berbagai lini, mengakar kuat, dan sulit disembuhkan tanpa upaya besar-besaran.
“Dengan kejadian ini akan semakin keras kami mengingatkan kepada seluruh jajaran, tidak hanya kabinet,” kata Prasetyo di hadapan wartawan. Ia menegaskan, Presiden Prabowo tidak akan mengintervensi proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya pada KPK.
Nasib Immanuel di Kabinet
Pemerintah kini masih menunggu kepastian dari KPK terkait status hukum Immanuel Ebenezer. Prasetyo menuturkan, penggantian jabatan belum otomatis dilakukan karena posisi Immanuel adalah wakil menteri. Berbeda halnya jika kasus menjerat seorang menteri, yang akan segera diganti.
“Tidak kemudian langsung otomatis (ganti) ketika salah satu pejabat, karena ini wakil ya. Kecuali kalau itu menteri,” ujarnya.
Namun satu hal yang pasti, Prabowo akan menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk mengevaluasi kinerja sekaligus integritas seluruh menterinya. Pesan yang ingin ditegaskan jelas: kabinet tidak boleh tercoreng oleh perilaku korup.
Tamparan untuk Kabinet Baru
OTT terhadap Immanuel bukan hanya sekadar penegakan hukum. Bagi publik, ini seperti alarm dini bahwa pekerjaan rumah terbesar bangsa, yakni pemberantasan korupsi, belum juga tuntas.
Di tengah harapan rakyat agar pemerintahan baru bisa bersih dan tegas, kenyataan pahit kembali menyeruak. Presiden Prabowo kini dituntut untuk menunjukkan sikap keras, memastikan kabinetnya bukan tempat nyaman bagi praktik kotor.
Suasana muram di Istana seolah menggambarkan rasa malu sekaligus keprihatinan. Namun publik menunggu: apakah langkah evaluasi ini benar-benar menjadi titik balik, atau sekadar rutinitas tanpa hasil nyata?
Satu hal yang jelas, bangsa ini butuh bukti, bukan sekadar janji.
