Indeks News – Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sejatinya menjadi tameng utama bagi jutaan pekerja di Indonesia. Dokumen ini bukan sekadar formalitas, melainkan jaminan nyata agar setiap aktivitas kerja terlindungi dari bahaya.
Namun, harapan itu mendadak terguncang setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan pemerasan dalam proses penerbitan sertifikat vital tersebut.
Sertifikat K3 Menjadi Kewajiban
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam, menjelaskan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, setiap pekerja K3 wajib disertifikasi. Kelayakan pekerja, termasuk peralatan kerja seperti boiler, lifter, alat angkut hingga sistem pengangkatan, harus dipastikan aman sebelum digunakan.
“Dalam kaitannya dengan bisnis perusahaan, sertifikasi pekerja K3 bisa dipastikan untuk keamanan pekerja dalam menjalankan aktivitasnya,” tegas Bob.
Ia menambahkan, biaya penerbitan sertifikat K3 biasanya ditanggung perusahaan. Meski begitu, Bob mengaku tidak mengetahui secara detail berapa besar biaya yang dikeluarkan. Hingga kini, Apindo pun belum melihat adanya isu besar terkait K3.
OTT Mengguncang Publik
Pernyataan itu mendadak terasa getir setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 20–21 Agustus 2025 di beberapa titik di Jakarta. Dari operasi yang berlangsung selama dua hari, KPK mengamankan 14 orang.
Hasil pemeriksaan intensif menunjukkan fakta mengejutkan: 11 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer (Noel).
Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (22/8), Juru Bicara KPK, Setyo, menegaskan bahwa lembaganya menemukan bukti permulaan yang cukup. “KPK kemudian menetapkan 11 tersangka yaitu IBM, KAH, SB, AK, IEG, FRZ, AS, SKP, SUP, BEM, dan MM,” ujarnya.
KPK mengamankan 15 unit kendaraan bermotor roda empat, uang tunai Rp170 juta, serta US$2.201. Temuan ini mengindikasikan adanya praktik dugaan pemerasan yang berlangsung sejak 2019 hingga 2025.
Dengan dua alat bukti yang sah, kasus ini kini memasuki tahap penyidikan. Fakta bahwa sertifikat K3—yang seharusnya menjadi simbol perlindungan pekerja—malah menjadi ladang pemerasan, menimbulkan keprihatinan mendalam.
Kasus ini membuat publik terhenyak. Bagaimana mungkin dokumen yang bertujuan menjaga keselamatan justru dijadikan ajang keuntungan pribadi? Jika benar demikian, maka pekerja bukan hanya menghadapi risiko di lapangan, tetapi juga terjebak dalam praktik kotor yang menggadaikan nyawa mereka.
Apindo sendiri menyatakan belum menemukan kasus menonjol terkait K3. Namun, dengan terbongkarnya dugaan korupsi di tubuh Kementerian Ketenagakerjaan, publik menuntut transparansi lebih jauh. Pertanyaannya kini: apakah keselamatan pekerja benar-benar dijamin, atau sekadar menjadi komoditas?
