Indeks News – Fraksi Partai NasDem resmi mengganti Ahmad Sahroni dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Keputusan ini tertuang dalam surat Fraksi NasDem bernomor 758/DPR-RI/VIII/2025 tertanggal 29 Agustus 2025 yang ditandatangani Ketua Fraksi Viktor Bungtilu Laiskodat serta Ahmad Sahroni sendiri sebagai Sekretaris Fraksi.
Dalam surat itu disebutkan, Ahmad Sahroni dipindahkan menjadi anggota Komisi I DPR. Sementara posisi Wakil Ketua Komisi III DPR yang ditinggalkannya diisi oleh Rusdi Masse Mappasessu, yang sebelumnya menjabat anggota Komisi IV DPR.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, membenarkan rotasi ini. Ia menegaskan langkah tersebut merupakan penyegaran rutin yang biasa dilakukan partai.
“Tidak ada pencopotan. Hanya penyegaran, rotasi rutin,” kata Hermawi, Jumat (29/8/2025).
Ketua Fraksi NasDem DPR Viktor Laiskodat menambahkan, rotasi ini bagian dari strategi memperkuat kinerja fraksi. “Kami ingin setiap kader bekerja sesuai kapasitas terbaiknya untuk rakyat. Itulah semangat restorasi yang terus kami jalankan,” ujarnya.
Komisi III DPR dan Peran Strategisnya
Komisi III DPR memiliki kewenangan penting dalam bidang hukum dan keamanan. Mitra kerjanya meliputi Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan rotasi ini, Fraksi NasDem menegaskan fokusnya memperkuat agenda legislasi, pengawasan, serta akuntabilitas lembaga penegak hukum.
Kontroversi Pernyataan Ahmad Sahroni
Sebelum rotasi jabatan, Ahmad Sahroni menjadi sorotan publik karena sejumlah pernyataannya yang menuai kecaman.
Pada 22 Agustus 2025, saat kunjungan kerja ke Polda Sumut, Ahmad Sahroni menanggapi desakan pembubaran DPR akibat polemik tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan yang dianggap tidak pantas di tengah kesulitan ekonomi rakyat. Ia menyebut seruan membubarkan DPR sebagai mental “orang tolol sedunia”.
“Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia,” ucapnya kala itu.
Pernyataan ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno, mantan anggota DPR Didi Irawadi Syamsuddin, hingga organisasi mahasiswa GMNI.
Oegroseno mengaku sakit hati dengan ucapan Sahroni. “Kalau masyarakat disebut tolol, saya juga termasuk di dalamnya,” ujarnya.
Sementara Didi Irawadi menilai ucapan itu penghinaan terhadap rakyat dan demokrasi.
Ketua Umum GMNI, Muhammad Risyad Fahlefi, juga mengecam pernyataan tersebut. Berdasarkan data Polmetrik Analytics, hanya satu dari 217 ribu percakapan publik di media sosial yang menyinggung pembubaran DPR. “Mayoritas kritik rakyat justru konstruktif,” kata Risyad.
Sahroni Klarifikasi
Setelah menuai kritik luas, Sahroni memberi klarifikasi. Ia membantah pernyataannya ditujukan kepada rakyat secara umum. Menurutnya, istilah “tolol” merujuk pada logika berpikir pihak yang menilai DPR bisa begitu saja dibubarkan hanya karena polemik tunjangan.
“Kan gue tidak menyampaikan bahwa masyarakat yang mengatakan bubarkan DPR itu tolol. Enggak ada itu bahasa gue,” ujar Sahroni.
Ia menegaskan DPR sah untuk dikritik, namun menurutnya tuntutan pembubaran hanya karena isu tunjangan tidak masuk akal.
Pernyataan Lain yang Juga Jadi Sorotan
Selain ucapan “orang tolol sedunia”, Sahroni juga menuai reaksi keras ketika mendukung penangkapan demonstran di bawah umur yang terlibat kericuhan. Dalam sebuah pernyataan pada 26 Agustus 2025, ia menyebut mereka sebagai “brengsek” dan layak ditindak aparat.
“Bayangin, di bawah umur aja begitu brengseknya bersikap. Ini enggak bisa dibiarkan,” ucapnya.
Pernyataan tersebut kembali memicu kritik, karena dinilai tidak mencerminkan sikap seorang wakil rakyat yang seharusnya melindungi aspirasi publik.
Upaya Melunakkan Suasana
Meski dikecam, Sahroni kemudian mencoba meredakan ketegangan. Pada aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR pada 25 Agustus 2025, ia mengaku diam-diam menyaksikan langsung aspirasi massa. Ia bahkan memberikan “empat jempol” untuk aksi damai tersebut.
Menurutnya, penyampaian aspirasi tanpa tindakan anarkis patut diapresiasi.
