Indeks News – Gelombang demonstrasi publik yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025 menjadi ujian berat bagi Presiden RI Prabowo Subianto. Jalanan Jakarta hingga kota-kota besar dipenuhi suara rakyat yang menuntut perubahan nyata.
Di tengah suhu politik yang kian panas, suara kritis datang dari Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago.
Pangi menilai, Prabowo Subianto tidak bisa lagi menunda langkah strategis. “Demi menjaga stabilitas politik dan keutuhan negara, langkah tegas, berani, dan terukur harus segera diambil,” ujarnya, Minggu (31/8).
Prabowo Subianto Harus Putus Warisan Jokowi
Langkah pertama yang ia sarankan adalah menghentikan pola lama: mengasuh menteri-menteri warisan Presiden ketujuh RI, Joko Widodo.
“Sudah waktunya Presiden Prabowo menghentikan pola mengasuh orang-orang warisan Jokowi,” tegasnya.
Menurut Pangi, menteri yang terus menimbulkan polemik tanpa keberpihakan pada rakyat hanyalah beban. Kabinet seperti itu, katanya, tidak akan mampu menjadi motor penggerak visi besar Presiden.
Hentikan Kebijakan yang Menyusahkan
Pangi juga menyoroti kebijakan pemerintah yang kerap menekan rakyat di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Ia menegaskan, segala regulasi yang tidak realistis dan hanya memperburuk penderitaan masyarakat harus dihentikan segera.
“Rakyat sudah terlalu lelah. Kebijakan yang menambah beban hidup hanya akan memperuncing kemarahan publik,” jelasnya.
Reformasi Total Polri
Tak hanya itu, Pangi menekankan pentingnya reformasi total di tubuh Polri. Ia menilai, citra Polri selama ini lebih condong sebagai pelindung pejabat daripada pelindung rakyat. Publik juga menuding adanya praktik represif dan manipulasi kasus.
“Reformasi Polri menjadi keniscayaan. Tanpa itu, krisis kepercayaan akan makin dalam,” katanya.
Bahkan, ia menyarankan agar Prabowo Subianto mempertimbangkan pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bila situasi tidak terkendali dalam 2×24 jam. “Gunakan hak prerogatif. Itu langkah sementara untuk meredam tensi politik yang makin memanas,” tegasnya.
Batalkan Pajak yang Membebani Rakyat
Pangi juga mengkritik kebijakan pajak yang dinilai menjadikan rakyat sebagai “sapi perah.” Pajak, katanya, tidak boleh sekadar alat untuk menutup kebocoran anggaran dan membayar bunga utang negara yang mencapai Rp600 triliun per tahun—warisan dari era Jokowi.
“Rakyat menolak. Pajak yang menindas hanya akan memperkuat amarah publik,” ucapnya.
Pangi menutup seruannya dengan sebuah pesan emosional. Ia mengingatkan bahwa Prabowo kini berada di persimpangan sejarah.
“Presiden Prabowo berada pada momen historis, memilih menjadi pemimpin yang benar-benar berpihak kepada rakyat, atau sekadar melanjutkan warisan beban lama yang kian memperuncing kemarahan publik,” ungkapnya.
Gelombang demonstrasi ini tidak hanya soal kebijakan. Ia adalah cermin kekecewaan rakyat yang merasa terabaikan. Kini, publik menunggu: apakah Prabowo Subianto akan mencatatkan sejarah sebagai pemimpin berani yang memilih rakyat, atau justru terjebak dalam pusaran warisan politik masa lalu.
