Indek News, Ketapang, Kalbar – Kasus keracunan massal kembali mencuat di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sejumlah siswa SDN 12 Benua Kayong dilaporkan mengalami gejala keracunan usai menyantap menu ikan hiu yang disajikan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Regional MBG Kalbar, Agus Kurniawi, menegaskan peristiwa ini terjadi akibat keteledoran ahli gizi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menyebut pemilihan ikan hiu sebagai menu MBG merupakan keputusan yang tidak tepat dan berisiko.
“Soal menu ikan hiu, itu murni kesalahan dari tim SPPG. Mereka tidak teliti memilih menu. Ikan hiu memang dibeli dari TPI Rangga Sentap sebagai produk lokal, namun tidak lazim dikonsumsi anak-anak,” ujar Agus saat ditemui wartawan, Rabu (24/9/2025).
Agus menjelaskan, ikan hiu jarang dikonsumsi dalam menu harian siswa. Selain berisiko mengandung merkuri, hidangan tersebut juga dinilai tidak sesuai standar gizi yang seharusnya diterapkan.
“Seharusnya menu MBG memenuhi komposisi 30 persen protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat. Namun dalam praktiknya terjadi pengabaian standar. Ahli gizi yang menyusun menu ini sudah meminta maaf dan mengakui keteledoran,” tegas Agus.
Jika hasil investigasi membuktikan bahwa makanan dari MBG menjadi penyebab keracunan, dapur SPPG yang berada di bawah Yayasan Adinda Karunia Ilahi akan ditutup permanen.
“Kepala SPPG sudah kami nonaktifkan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Kalau terbukti, dapur akan ditutup. Kalau tidak, tetap akan ada evaluasi menyeluruh,” jelas Agus.
Agus juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat serta berjanji kasus serupa tidak akan terulang.
“Kami berkomitmen menerapkan zero accident. Peristiwa ini akan dijadikan evaluasi agar tidak terjadi lagi di seluruh SPPG di Kalbar,” katanya usai menjenguk korban di RSUD dr. Agoesdjam.
Diketahui, Kalimantan Barat memiliki 211 dapur SPPG yang tersebar di 14 kabupaten/kota dengan total penerima manfaat mencapai 498.875 jiwa. Di Ketapang sendiri terdapat 22 dapur SPPG dengan kapasitas 2.000–3.500 penerima manfaat per dapur. Ke depan, kapasitas itu akan dibatasi maksimal 2.000 jiwa untuk menjaga kualitas layanan.
“Harapannya kualitas pelayanan meningkat. Untuk menghindari makanan basi, masakan pagi akan dimulai sejak subuh pukul 03.00 WIB,” tutup Agus.(*)
