Jakarta, Indeks News – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali diguncang polemik internal setelah Muktamar X PPP di Ancol, Jakarta, diwarnai kericuhan dan perpecahan dukungan kader. Dualisme kepemimpinan yang muncul dinilai pengamat politik berpotensi memperburuk peluang PPP dalam Pemilu 2029.
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rifan, menyebut situasi ini menempatkan PPP pada kondisi kritis.
“Konflik dualisme kepemimpinan memperparah posisi PPP. Mereka bukan lagi di bibir jurang, tapi sudah di jurang. Untuk naik kembali ke atas itu sangat sulit,” ujar Ali, Senin (29/9/2025).
Ali menegaskan, tantangan terbesar PPP adalah lolos parliamentary threshold. Sejarah politik Indonesia pasca reformasi menunjukkan, partai yang gagal masuk Senayan cenderung sulit bangkit kembali.
Selain konflik internal, PPP juga dinilai semakin tidak relevan dengan demografi pemilih saat ini. Generasi muda—Gen Z dan milenial—yang mendominasi pemilu 2029 memiliki kecenderungan politik berbeda dari basis tradisional PPP.
Kericuhan di arena muktamar menjadi bukti nyata terbelahnya dukungan. Sebagian kader mendorong Muhamad Mardiono melanjutkan kepemimpinan, sementara kelompok lain mendesak munculnya ketua umum baru. Selain Mardiono, dua nama lain ikut meramaikan bursa caketum: Agus Suparmanto, mantan Mendag, serta Husnan Bey Fananie, mantan Dubes RI untuk Azerbaijan.
Jika konflik dualisme tak segera diselesaikan, masa depan PPP menuju Pemilu 2029 kian suram. Partai berlambang Ka’bah itu berpotensi mengulang kegagalan dan bahkan terancam kehilangan relevansi dalam peta politik nasional.
