Indeks News – Dalam satu tahun masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pemerintah mengklaim pencapaian signifikan dalam sektor pangan, khususnya swasembada beras di bawah koordinasi Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Pemerintah menyatakan berhasil menutup keran impor sekaligus meningkatkan produksi padi nasional pada 2025, menandai langkah strategis menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Keberhasilan ini mengingatkan publik pada era keemasan swasembada beras Indonesia di masa Presiden Soeharto, antara 1984-1988.
Saat itu, Indonesia bertransformasi dari salah satu pengimpor beras terbesar di dunia menjadi negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, mendapat pengakuan resmi dari FAO (Food and Agriculture Organization).
Ketika awal berkuasa, Soeharto menghadapi krisis pangan serius. Harga bahan pokok melonjak, diperparah dengan kegagalan panen pada awal 1970-an.
Ironisnya, meski negara ini mayoritas agraris, Indonesia terpaksa mengimpor beras dalam jumlah besar.
Menurut Majalah Yudhagama (1979), puncak krisis terjadi pada 1977 ketika Indonesia harus memborong sekitar 2 juta ton beras seperempat dari total ekspor beras dunia. Kondisi serupa terulang pada 1980, memicu kekhawatiran global.
Bank Dunia bahkan memprediksi Indonesia akan selamanya bergantung pada impor beras setidaknya selama satu dekade ke depan.
Namun, prediksi tersebut meleset. Memasuki awal 1980-an, pemerintah Orde Baru gencar mendorong program intensifikasi pertanian, pembangunan irigasi, penggunaan bibit unggul, serta penyediaan pupuk bersubsidi. Hasilnya, produksi beras nasional melonjak signifikan.
Pada 1984, Indonesia resmi mencapai swasembada beras. Keberhasilan ini mendapat pengakuan dunia.
Pada 14 November 1985, Presiden Soeharto diundang FAO untuk memaparkan strategi keberhasilan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional.
Soeharto menegaskan, pencapaian ini bukan hasil kerja individu, melainkan hasil kerja kolektif seluruh rakyat Indonesia.
“Jika pembangunan pangan kami dapat dikatakan mencapai keberhasilan, maka hal itu merupakan kerja raksasa dari suatu bangsa secara keseluruhan,” kata Soeharto.
Keberhasilan ini juga diabadikan melalui penghargaan FAO pada 1986, berupa medali emas bergambar Soeharto dengan tulisan “From Rice Importer to Self-Sufficiency”.
Pada periode yang sama, Indonesia juga memberikan bantuan 100.000 ton beras bagi korban kelaparan di Afrika, menegaskan peran Indonesia sebagai negara pemberi bantuan pangan global.
Meski swasembada beras berhasil dicapai, data riset “Analisis Impor Beras di Indonesia Periode 1980-2010” (2001) menunjukkan pemerintah tetap melakukan impor beras dalam jumlah kecil untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan.
Pada 1984, produksi beras nasional mencapai sekitar 25 juta ton, sementara konsumsi domestik sedikit di bawah 27 juta ton. Selisih tersebut ditutupi melalui impor minimal.
Sayangnya, kejayaan swasembada beras tidak bertahan lama. Memasuki akhir 1980-an, pemerintah kembali membuka keran impor beras secara signifikan.
Menurut Anne Booth dalam Ekonomi Orde Baru (1990), hal ini terjadi akibat perubahan fokus pembangunan dari pertanian ke industri sejak 1988.
Industrialisasi menyebabkan banyak lahan pertanian dialihkan fungsi, sementara perhatian dan investasi pada sektor pangan menurun.
Relevansi dengan Pemerintahan Prabowo
Kini, pemerintah Presiden Prabowo menegaskan kembali pentingnya ketahanan pangan nasional.
Dengan strategi peningkatan produksi padi, modernisasi pertanian, dan pengelolaan distribusi yang efisien, pemerintah menargetkan Indonesia tidak hanya swasembada beras tetapi juga menekan ketergantungan pada impor.
Langkah ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam sejarah ketahanan pangan Indonesia, menorehkan capaian nasional yang berkelanjutan.
