Jakarta, Indeks News –Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan diusulkan untuk ikut bertanggung jawab atas kerugian besar yang dialami proyek Kereta Cepat Whoosh.
Usulan itu datang dari Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Sri Mulyono, yang menilai proyek kerja sama Indonesia China tersebut membebani keuangan negara dengan defisit yang terus membengkak.
“Whoosh itu tiap tahun minus Rp4,2 triliun, ditambah kewajiban bayar utang Rp2 triliun. Jadi total defisit Rp6 triliun per tahun selama 60 tahun. Kalau begini terus, dari mana bayarnya?” kata Sri Mulyono Jumat (24/10/2025).
Sri menjelaskan, proyek kereta cepat Jakarta Bandung itu sejak awal diinisiasi oleh sejumlah tokoh penting di pemerintahan Presiden Jokowi, termasuk Luhut Binsar Pandjaitan, mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan mantan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik, Sri mengusulkan agar para penggagas proyek tersebut ikut terlibat langsung dalam pengelolaan Whoosh.
“Mereka yang menginisiasi, maka mereka juga harus bertanggung jawab. Saya sarankan Pak Jokowi jadi Komisaris Utama, Luhut jadi Direktur Utama Whoosh. Bu Rini Soemarno bisa jadi Direktur Keuangan, dan Budi Karya jadi Direktur Operasional,” tandasnya.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar publik melihat adanya komitmen dan akuntabilitas dari pihak-pihak yang sejak awal mempromosikan proyek ini sebagai simbol kemajuan transportasi nasional.
Proyek Kereta Cepat Whoosh, yang diresmikan Jokowi pada Oktober 2023, diklaim sebagai proyek kebanggaan Indonesia dengan teknologi tinggi buatan China. Namun, sejak beroperasi, laporan keuangannya menunjukkan potensi kerugian besar akibat rendahnya tingkat okupansi dan tingginya biaya operasional.
