Jakarta, Indeks News – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menduga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) takut mengusut dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).
Meski tidak menyebut secara jelas kepada siapa lembaga antirasuah tersebut takut, Mahfud menyiratkan adanya ganjalan besar yang membuat KPK belum proaktif melakukan penyelidikan.
“Dugaan saya (KPK) takut. Entah takut pada siapa,” ujar Mahfud MD dalam wawancara bersama Kompas TV, dikutip Selasa (28/10/2025).
Mahfud menjelaskan, isu dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh mulai mencuat sejak 12–13 Oktober 2025, setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak rencana pembayaran utang proyek menggunakan dana APBN.
“Saya baru ikut berkomentar tanggal 14 Oktober, sudah hari ketiga sejak isu itu muncul,” kata Mahfud.
Sebelumnya, dalam video yang diunggah di kanal YouTube Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025, Mahfud membeberkan adanya indikasi penggelembungan anggaran (mark up) dalam proyek kereta cepat tersebut.
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer proyek Whoosh mencapai 52 juta dolar AS, sementara di China hanya 17–18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” ungkap Mahfud.
Ia menegaskan bahwa perbedaan biaya tersebut harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.
“Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. Harus diteliti siapa yang melakukan ini,” tegasnya.
Usai pernyataannya viral, pada 16 Oktober 2025, KPK meminta Mahfud untuk membuat laporan resmi terkait dugaan korupsi proyek Whoosh. Namun, Mahfud menolak untuk melapor secara formal karena menilai informasi tersebut sudah cukup terbuka di ruang publik.
“Saya siap dipanggil. Kalau dipanggil, saya akan datang. Tapi kalau disuruh lapor, ngapain, buang-buang waktu juga,” ujar Mahfud saat berada di Yogyakarta
Mahfud menegaskan, persoalan proyek kereta cepat ini bukan semata isu ekonomi, tetapi juga menyangkut transparansi, akuntabilitas, dan integritas lembaga penegak hukum.
“Kalau KPK diam, publik akan bertanya-tanya: KPK takut pada siapa?” pungkasnya.
