Airlangga Hartarto kini menghadapi dilema dalam kepemimpinannya sebagai Ketua Umum Golkar. Sejumlah eksponen Partai Golongan Karya (Golkar) menilai ada peluang untuk menurunkan Airlangga Hartarto dari jabatannya sebagai ketua umum Golkar.
Hal tersebut tertuang dalam surat terbuka yang disampaikan di agenda Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar yang diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta pada Rabu (12/7/2023) yang disampaikan kepada Dewan Pakar yang diwakili oleh Ridwan Hisjam.
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengatakan bahwa salah satu kesimpulan di dalam surat terbuka adalah penilaian buruk eksponen partai berlogo pohon beringin itu terhadap kepemimpinan Airlangga Hartarto.
“Saya teruskan kepada instansi Dewan Pakar dan untuk selanjutnya kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar di dalam rangka penyelematan Partai Golkar di dalam Pemilu 2024. Kami akan sampai pada kesimpulan bahwa kepemimpinan Saudara Airlangga Hartarto merupakan kepemimpinan yang terburuk sepanjang sejarah Partai Golkar,” tulis surat terbuka yang dibacakan oleh Ridwan, Rabu (12/7/2023).
Tak hanya itu, Ridwan mengatakan bahwa tak menutup kemungkinan bagi partai Golkar untuk segera menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), mengingat Airlangga juga merupakan hasil dari agenda besar itu usai Setya Novanto tersandung kasus korupsi pada akhir 2017.
“Munaslub bukan barang haram, suatu yang halal untuk dilaksanakan. Lagipula, Airlangga itu hasil Munaslub, kok [Airlangga bisa] bilang enggak ada Munalub itu bagaimana,” ujarnya.
Ridwan pun menyebut bahwa nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan hingga Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) memiliki potensi untuk menjadi sosok calon Ketum Golkar yang pantas menggantikan Airlangga nantinya.
“Ada beberapa nama, orang yang duduk di pemerintahan juga, siapa sejajar di pemerintahan, ya Opung, Luhut Binsar Panjaitan. Di luar pemerintahan ada Bamsoet, ada saya, tapi tidak menutup kemungkinan senior mau turun lagi,” imbuhnya.
Dia melanjutkan bahwa dalam rekomendasi yang dihasilkan dalam Rapat Pleno ke-VIII Dewan Pakar Partai Golkar beberapa waktu lalu terdapat batas waktu hingga Agustus 2023, bagi Golkar untuk membentuk poros baru, dimana bila target tersebut tidak tercapai, maka Munaslub wajib untuk dilaksanakan.
“Keputusan jelas tiga poin, tidak ada munaslub. Pertanyaan sekarang kalau Agustus tidak bisa poros baru, apa jalannya ya kita harus gabung koalisi yang ada. Nah kalau kita berkoalisi harus diubah dulu keputusan munas dan mengubah itu jalan satu-satunya munaslub. Maka Agustus kita harus munaslub untuk mengubah keputusan munas,” tandas Ridwan.
Untuk diketahui, Dewan Pakar Partai Golkar meminta kepada Ketua Umum (Ketum) Airlangga Hartarto agar segera mendeklarasikan diri sebagai calon presiden (capres) dan mencari pendampingnya sebagai calon wakil presiden (cawapres) paling lambat pada Agustus 2023.
Dalam rapat yang diselenggarakan pada Minggu (9/7/2023) itu, Dewan Pakar merekomendasikan tiga tuntutan. Pertama, untuk membentuk poros baru di luar bakal koalisi pencapresan yang sudah ada, sejauh memenuhi Electoral-Presidential. Poros baru ini akan menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar, di mana Partai Golkar akan memiliki kendaraan politik dalam Pencapresan.
Selain itu, poros baru ini akan membangkitkan moril seluruh caleg Partai Golkar sebagai pejuang pejuang partai di garis depan dalam menuju kemenangan Pileg Partai Golkar dalam Pemilu 2024.
Kedua, Sejalan dengan rekomendasi pertama s, maka Ketua Umum DPP Partai Golkar sebagai Mandataris MUNAS X yaitu Airlangga Hartarto harus mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar dan sekaligus menentukan pasangan cawapresnya sesegera mungkin dengan batas waktu selambatnya sebelum Agustus 2023 berakhir.
Ketiga, Dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024, Dewan Pakar Partai Golkar mengusulkan agar Airlangga Hartarto bersama Partai Golkar menyelenggarakan Program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia, demi memenangkan pemilihan presiden (pilpres) Pilpres dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Di sisi lain, Politisi Partai Golkar Lawrence TP Siburian pun mengaku bahwa dorongan untuk melaksanakan munaslub lantaran eksponen juga menilai kinerja Airlangga dalam kepengurusannya membuat arah politik Golkar yang belum jelas.
Apalagi, dia melanjutkan apabila Golkar masih memaksakan diri untuk mencalonkan Airlangga sebagai capres, sedangkan dari sisi elektabilitas Menteri Koordinator di bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) itu hanya sekitar satu persen.
Menurutnya, apabila diukur secara logika, kemenangan akan sulit diraih bagi Airlangga dalam kontestasi politik pemilihan presiden. Mengingat untuk menjadi pemenang Pilpres butuh perolehan suara di atas 50 persen, atau minimal 51 persen.
Misalnya, Airlangga memilih arah koalisi melalui perolehan suara Golkar bersama Partai Amanat Nasional (PAN), tetapi apabila hanya mengandalkan dua partai politik (parpol) di poros Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Tak ada perubahan signifikan yang bisa terjadi. Apalagi, PAN sudah menyatakan dukungannya ke bakal capres Ganjar Pranowo.
“Kalau dikatakan tunggu waktunya dia [Airlangga] akan umumkan, siapa yang dia mau umumkan? Mau koalisi dengan siapa? Kita sudah tahu kok hanya tinggal satu PAN yang bisa berkoalisi. PAN punya 7 persen, Golkar punya 14 persen kalau digabung 21 persen. Namun, kalau ini bergabung maju pasti kalah. Pasti kalah. Sejuta persen pasti kalah,” ucapnya.
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas Soksi) itu juga berharap taring dari partai Golkar harus dikembalikan seperti sebelumnya, usai terselenggaranya Munaslub.
“Partai Golkar harus dikembalikan pada kebesarannya melalui kepemimpinan yang kuat dan efektif, sehingga mampu memperkokoh jatidiri dan dalam memenangkan Pemilu 2024,” pungkas Lawrence.
