JAKARTA, Indeks News – Majelis Pimpinan Pusat Aliansi Mahasiswa Pemuda Islam Indonesia (MPP AMPII) mendesak Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar untuk segera membatalkan pelantikan sejumlah pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).
Desakan itu disampaikan saat AMPII menggelar aksi damai di depan kantor Kemenag, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat (12/11/2025).
Koordinator Lapangan AMPII, Ahmad Baras, menyebut pelantikan sejumlah pejabat tersebut diduga kuat sarat dengan praktik transaksional atau jual beli jabatan.
Ia menilai, dugaan itu bukan sekadar pelanggaran etika birokrasi, tetapi juga pengkhianatan terhadap nilai moral dan spiritual yang menjadi dasar berdirinya Kemenag.
“Publik berhak tahu bahwa proses pelantikan pejabat Eselon II ini sarat dengan aroma transaksional,” tegas Baras.
Lebih lanjut, Ahmad menegaskan bahwa Kementerian Agama semestinya menjadi contoh moral dan etika publik, bukan malah contoh buruk praktik nepotisme dan jual beli jabatan.
Karena itu, AMPII meminta agar seluruh proses seleksi jabatan dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel.
“Pejabat publik harus dipilih karena kompetensi dan rekam jejaknya yang bersih, bukan karena besaran transaksi di balik meja,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, integritas birokrasi adalah kunci untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang amanah dan dipercaya rakyat.
Dalam aksinya, AMPII menuntut Menag Nasaruddin Umar agar membatalkan surat keputusan (SK) pengangkatan pejabat Eselon II tersebut dan melakukan seleksi ulang secara terbuka serta profesional.
“Kami mendesak Menteri Agama untuk segera membatalkan SK pengangkatan itu dan membuka proses seleksi ulang yang transparan,” tandas Baras.
AMPII menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di seluruh lembaga pemerintahan, terutama di Kementerian Agama yang seharusnya menjadi simbol kejujuran dan nilai-nilai religius.
