Jakarta, Indeks News – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menegaskan komitmennya dalam mengawal akurasi dan legalitas pemutakhiran data pemilih sebagai fondasi demokrasi yang berintegritas. Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu RI, Puadi, dalam kegiatan Bawaslu Goes to Campus: Sosialisasi Penanganan Pelanggaran Pemutakhiran Daftar Pemilih Bagi Pemilih Pemilu di Kampus Pascasarjana Universitas Nasional (UNAS),19/12/2025).
Puadi menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman publik, khususnya kalangan akademisi, terkait mekanisme pengawasan dan penanganan pelanggaran dalam tahapan pemutakhiran data pemilih.
“Pada kesempatan hari ini, kami di Bawaslu melakukan sosialisasi pemutakhiran data pemilih, khususnya terkait penanganan pelanggaran terhadap data pemilih tersebut,” ujar Puadi.
Menurutnya, kegiatan ini penting mengingat tantangan demokrasi masih cukup besar, salah satunya berkaitan dengan tingkat kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Oleh karena itu,Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Puadi menegaskan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umumb berjalan seiring dengan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Tahapan ini sejalan dengan pelaksanaan KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.Badan Pengawas Pemilihan Umum memastikan informasi ini tersampaikan kepada kalangan akademik,” jelasnya.
Ia menambahkan, Bawaslu berperan memastikan bahwa seluruh proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan KPU harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
“Bawaslu memastikan dan mensosialisasikan informasi bahwa kegiatan pemutakhiran data pemilih oleh KPU harus sesuai undang-undang,” sambung Puadi.
Lebih lanjut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu itu menegaskan kesiapan lembaganya dalam merespons setiap laporan atau dugaan pelanggaran yang muncul berkat partisipasi masyarakat.
“Kami akan merespons secara cepat apabila ada informasi awal terkait dugaan pelanggaran,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum juga membagikan buku berjudul “Problematika Data Pemilih: Telaah pada Penyelenggara Pemilu 2024” kepada civitas akademika. Buku itu merupakan hasil analisis dan kajianBadan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan proses pengawasan yang telah dilakukan selama Pemilu 2024.
“Problematika itulah yang kemudian kami tuangkan dalam buku sebagai bahan kajian akademik,” pungkas Puadi.
