Banda Aceh, Indeks News – Pemerintah Aceh secara resmi meminta keterlibatan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penanganan bencana yang melanda Tanah Rencong. Dua lembaga PBB, UNICEF dan UNDP, telah menerima surat permohonan bantuan dari Pemerintah Provinsi Aceh.
Pusat Informasi PBB di Indonesia (UNIC) menyampaikan bahwa UNDP menerima surat resmi dari Pemprov Aceh pada Minggu, 14 Desember 2025. Saat ini, UNDP tengah melakukan peninjauan untuk menentukan bentuk dukungan terbaik bagi tim penanggulangan bencana nasional serta masyarakat terdampak.
“UNDP sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik kepada para national responders dan masyarakat terdampak, sejalan dengan mandat UNDP dalam pemulihan dini atau early recovery,” tulis UNIC dalam keterangan resminya,(16/12/2025).
Selain UNDP, UNICEF juga telah menerima surat resmi dari Pemerintah Aceh. UNICEF kini menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta melalui koordinasi dengan otoritas terkait guna mengidentifikasi kebutuhan prioritas dalam penanganan bencana yang dipimpin pemerintah.
Sejak awal terjadinya banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, UNICEF telah bekerja sama secara intensif dengan pemerintah pusat dan daerah serta mitra kemanusiaan dalam mendukung respons darurat. Tim UNICEF di Aceh juga telah berada di lapangan dan diperkuat dengan keahlian teknis, khususnya pada sektor perlindungan dan kesejahteraan anak.
“UNICEF tetap berkomitmen penuh dan siap memberikan dukungan lebih lanjut terhadap respons yang dipimpin oleh pemerintah, melalui koordinasi yang erat dengan otoritas terkait,” lanjut keterangan UNIC.
PBB di Indonesia menyatakan terus memantau situasi secara saksama dan aktif terlibat mendampingi pemerintah Indonesia dalam mengawal respons darurat di wilayah terdampak. Dukungan yang diberikan mencakup bantuan teknis sesuai mandat program di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta dukungan di tingkat nasional melalui kementerian terkait.
“PBB siap untuk memperkuat dukungan tersebut dengan terus bekerja sama secara erat dengan pemerintah,” tambah pernyataan tersebut.
Sebelumnya, bencana banjir dan longsor melanda sedikitnya 18 kabupaten/kota di Aceh pada akhir November 2025. Pemerintah Aceh menegaskan permintaan keterlibatan lembaga internasional ini didasarkan pada pengalaman penanganan bencana besar, termasuk tsunami 2004.
“Secara khusus Pemerintah Aceh telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional seperti UNDP dan UNICEF,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, dalam keterangannya, Minggu (14/12/2025).
