Jakarta, Indeks News – Fenomena saling serang antarpelaku pemerintah dan aktor politik di tengah penanganan bencana alam di Sumatera menuai sorotan tajam. Bencana yang seharusnya menjadi momentum kehadiran negara bagi rakyat justru dinilai berubah menjadi arena rivalitas dan serangan politik yang tidak relevan.
Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic (ARSC), Dimas Oky Nugroho, menyesalkan maraknya polemik bernuansa politik saat masyarakat tengah menghadapi musibah. Ia menilai kritik yang berkembang bukan lagi murni evaluasi penanganan bencana, melainkan telah mengarah pada serangan personal.
“Ini bukan sekadar kritik penanganan bencana. Jika dilihat secara jernih, ini sudah mengarah pada serangan personal dan berbau kepentingan atau rivalitas politik,” kata Dimas dalam keterangan tertulisnya di Jakarta,(16/12/2025).
Dimas menyoroti derasnya kritik terhadap sejumlah aktor pemerintah dan tokoh politik di media sosial. Menurutnya, sebagian kritik bersifat objektif, namun tidak sedikit yang bermuatan politis dan merupakan hasil mobilisasi buzzer politik.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengaburkan evaluasi substansial terhadap respons negara dalam menangani bencana. Padahal, yang paling dibutuhkan masyarakat terdampak adalah bantuan konkret, cepat, dan berskala besar.
“Ada tudingan pencitraan politik yang memang sulit dihindari. Namun yang lebih penting adalah fakta di lapangan, bahwa warga terdampak membutuhkan bantuan nyata, quick response, dan massif dari negara maupun siapa pun yang bisa membantu,” ujarnya.
Dimas mencontohkan serangan terhadap Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang belakangan ramai di media sosial. Ia menegaskan penolakannya terhadap pencitraan berlebihan elite politik, namun meminta publik tetap objektif menilai kerja nyata di lapangan.
“Menko Pangan kerap dituding di media sosial, padahal ia tercatat sebagai salah satu pejabat pusat pertama yang turun langsung ke titik bencana paling terdampak dan terisolasi saat jalur darat terputus. Yang terpenting bantuan masuk dan sampai ke korban,” jelasnya.
Ia menilai ruang publik saat ini terlalu disesaki drama politik yang sarat mobilisasi dan rivalitas elite, sehingga menggeser fokus utama dari penderitaan masyarakat terdampak.
“Polanya bukan reaksi spontan warganet. Ada indikasi mobilisasi akun dan buzzer politik yang sangat mungkin digerakkan oleh kepentingan tertentu,” tegas Dimas.
Di sisi lain, Dimas juga mengkritik pernyataan Kepala BNPB Letjen Suharyanto yang sempat menyebut kondisi di lapangan tidak sedarurat seperti yang ramai di media sosial. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak tepat disampaikan di tengah situasi bencana.
BNPB, kata Dimas, merupakan institusi krusial yang dituntut responsif, sigap, akurat dalam bertindak, serta berhati-hati dalam berkomunikasi kepada publik.
“Pernyataan seperti itu keliru dan berbahaya. Di saat kondisi bencana parah dan korban menunggu bantuan, justru muncul narasi yang mengecilkan situasi,” pungkasnya.
