Indeks News – Brutalitas aparat dalam merespons gelombang demonstrasi yang merebak di berbagai daerah Indonesia justru kian memicu amarah publik. Presiden Prabowo harus memahami di balik suara teriakan di jalanan, ada jeritan yang lebih dalam: kekecewaan rakyat yang menumpuk akibat kebijakan negara yang dinilai tidak berpihak pada mereka.
Brutalitas aparat dalam merespons demonstrasi menjadi sorotan tajam Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Melalui akun resmi X (Twitter) @YLBHI pada Senin (1/9/2025), YLBHI menilai Presiden Prabowo Subianto gagal membaca akar persoalan yang memicu ledakan protes.
Menurut YLBHI bersama Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia, kemarahan publik bukanlah sekadar reaksi spontan terhadap ucapan beberapa anggota DPR. Lebih jauh, demonstrasi yang terus bergulir mencerminkan akumulasi rasa kecewa rakyat terhadap arah kebijakan negara.
“Prabowo gagal paham merespons dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang menimbulkan kemarahan publik akhir-akhir ini melalui demonstrasi di berbagai daerah,” tegas YLBHI dalam pernyataannya.
Akar masalah, menurut koalisi, ada pada pemborosan uang negara untuk kepentingan pejabat di tengah kondisi masyarakat yang semakin sulit. Kasus tunjangan DPR RI yang sempat menuai kontroversi bahkan disebut hanya sebagai “puncak gunung es”.
Sorotan pada Brutalitas Aparat
Di tengah suara kritik tersebut, tindakan represif aparat keamanan menjadi luka baru yang menambah rasa getir. Banyak demonstran merasakan langsung pukulan, gas air mata, hingga penangkapan yang dianggap sewenang-wenang.
Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras tindakan aparat yang dinilai brutal dan melanggar hak asasi manusia. Mereka menuntut pemerintah menghentikan semua bentuk kekerasan terhadap warga yang sedang menyuarakan aspirasinya.
“Hentikan semua bentuk represi, brutalitas aparat, lakukan reformasi total Polri sekarang, dan bebaskan semua demonstran yang ditangkap,” demikian desakan resmi YLBHI.
YLBHI tidak hanya berhenti pada kritik. Mereka juga mendorong reformasi total terhadap institusi Polri sebagai langkah mendasar agar demokrasi tetap hidup. Tanpa perubahan struktural, mereka menilai kekerasan aparat akan terus berulang dan semakin menjauhkan pemerintah dari rakyat.
Bagi YLBHI dan koalisi, suara rakyat di jalanan adalah peringatan keras: bahwa ada yang salah dalam cara negara mengelola kekuasaan dan anggaran. Suara itu tidak bisa lagi dipadamkan dengan gas air mata atau pentungan.
Gelombang demonstrasi yang terus meluas menjadi cermin nyata kegelisahan masyarakat. Tuntutan mereka jelas: hentikan brutalitas aparat, lakukan reformasi, dan hadirkan negara yang benar-benar berpihak pada rakyat.
