Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dikabarkan memang bukan untuk pertama kalinya menggoyang kepemimpinan partai lainnya. Ternyata pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sudah beberapa kali berhasrat menjadi ketua umum (ketum) sejumlah partai.
“(Moeldoko) mau jadi Ketum Hanura, Ketum Golkar,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat Imelda Sari melalui akun Twitter-nya @isari68, Jumat, 5 Maret 2021.
Namun, ia tidak menjelaskan ketika Moeldoko ingin menjadi Ketum Golkar. Imelda hanya menyebut informasi itu diperoleh langsung dari tokoh partai berlambang pohon beringin tersebut.
“Soal Golkar saya dapat info dari Pak JK (Jusuf Kalla),” ujarnya.
Imelda menyebut upaya Moeldoko menggoyang kursi satu Golkar gagal. Bahkan, nasib serupa juga dialami Moeldoko ketika berupaya menjadi orang nomor satu di organisasi lain.
“Ketum HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), Ketum PSSI (Persatuan Sepak Bola Indonesia) kalah,” ujarnya.
Langkah Kepala Staf Kepresidenan ini mengambil alih kepemimpinan di Partai Demokrat melalui KLB di Deli Serdang, kini menjadi sorotan sejumlah pihak. Langkah yang dilakukannya dinilai kasar.
“Kasar karena dia (Moeldoko) pejabat negara, yang harusnya tidak begitu terhadap partai mana pun,” ujar Pengamat Politik Saiful Mujani, Sabtu (6/3/2021).
Upaya Moeldoko itu disebut sebagai tindakan yang “ugly”. “Ugly karena manfaatkan ambisi dan kekecewaan mantan Demokrat yang reputasinya enggak jelas, bahkan ada yang baru keluar dari penjara karena korupsi,” ujarnya.
Dalam cuitannya di akun twitter yang diizinkan untuk dikutip, Saiful juga menyebut bahwa hal ini menjadi kejadian pertama ada pihak luar yang mengambil alih kepemimpinan partai. Beberapa kali dualisme partai berujung munculnya nama dari internal partai itu sendiri.
Namun ia merupakan orang dari luar Demokrat yang tiba-tiba terpilih. “Kejadian pertama partai dibajak orang luar partai,” ujar Mujani.
Ia menilai manuvernya ini akan berdampak pada nasib Demokrat ke depan. “Akibatnya 2024 Demokrat bisa menjadi seperti Hanura sekarang, yang hilang di parlemen setelah Wiranto tak lagi mimpin partai itu,” ujarnya.
Baginya, sama saja Demokrat akan terbunuh hanya karena ambisi kekuasaan yang dilakukannya. Menurut dia, hal ini merupakan kemunduran demokrasi.
“Hasil akhir dari manuver KSP Moeldoko ini adalah membunuh PD. Demokrat mati di tangan seorang pejabat negara,” katanya.
“Backsliding demokrasi Indonesia makin dalam, dan ini terjadi di bawah Jokowi yang ironisnya ia justru jadi presiden karena demokrasi,” pungkasnya.
