Jakarta, Indeks News – Rencana Presiden RI Prabowo Subianto membentuk Satgas atau Badan khusus Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana mendapat dukungan penuh dari DPR RI. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menilai langkah tersebut sebagai arah kerja konkret negara dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
Menurut Azis, kehadiran satgas khusus akan memastikan penanganan pascabencana berjalan cepat, terkoordinasi, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Ia menegaskan, bencana tidak menunggu proses birokrasi yang panjang.
“Bencana itu tidak menunggu rapat selesai. Air datang tanpa undangan, tanah bergerak tanpa permisi. Yang diuji bukan hanya ketahanan alam, tapi ketahanan kelembagaan kita,” ujar Azis dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).
Azis menilai arahan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet pada (15/12/2025) menunjukkan kehadiran negara yang tegas dan terukur, khususnya dalam memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Ini patut kita dukung dengan kepala dingin, dada yang lebar, dan kerja cepat. Satgas atau badan khusus ini bukan sekadar wacana, tetapi arah kerja konkret negara,” tegasnya.
Ia mengibaratkan penanganan bencana seperti sistem kerja mesin kendaraan. Menurutnya, fase tanggap darurat harus langsung disambung dengan rehabilitasi dan rekonstruksi agar pemulihan tidak tersendat.
“Tanggap darurat itu rem dan koplingnya, rehabilitasi dan rekonstruksi itu gigi persnelingnya. Kalau gigi tidak segera dimasukkan, kendaraan pemulihan akan ngeden. Akibatnya korban menunggu terlalu lama,” jelas Azis.
Legislator Gerindra itu juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengulang pola lama penanganan bencana yang riuh di awal, namun lemah dalam penyelesaian di lapangan. Ia menegaskan, Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi harus menjadi mesin pemulihan, bukan tambahan birokrasi.
“Harus satu komando, satu data, satu target, dan satu ritme dari pusat sampai daerah. Jangan sampai hanya menambah stempel dan kerumitan,” katanya.
Azis turut menyoroti masalah klasik pascabencana, yakni kebocoran waktu akibat tarik-menarik kewenangan dan lambannya administrasi. Menurutnya, waktu yang terbuang sering kali lebih merugikan daripada kebocoran anggaran.
“Yang sering bocor itu bukan hanya dana, tapi waktu. Data berputar-putar, kewenangan tarik-menarik, laporan tebal tapi dampaknya minim. Kalau ini dibiarkan, rehabilitasi hanya ramai di meja rapat,” tegasnya.
Atas dasar itu, Azis menyatakan dukungan penuh terhadap arahan Presiden Prabowo agar penanganan pascabencana dieksekusi secara cepat, jelas, dan terukur.
“Saya mendukung penuh arahan Presiden untuk mengoptimalkan kerja dan eksekusi penanganan yang jelas dan cepat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah pusat terus memantau kondisi banjir dan longsor di sejumlah daerah. Ia memastikan situasi masih terkendali dan penanganan dilakukan secara terpusat.
“Kita sudah kerahkan semua unsur. Ini tiga provinsi dari 38 provinsi, jadi situasi terkendali dan saya monitor terus,” ujar Prabowo.
Prabowo juga memastikan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak akan segera dilakukan melalui mekanisme rehabilitasi dan rekonstruksi yang terkoordinasi.
