Jakarta, Indeks News – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI akhirnya membeberkan alasan di balik keputusan tidak memecat lima anggota DPR yang sempat dinonaktifkan pasca demo besar pada 25-31 Agustus 2025. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka pada Rabu (5/11), yang dihadiri oleh seluruh teradu.
Kelima anggota tersebut meliputi Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi NasDem, Uya Kuya dan Eko Patrio dari PAN, dan Adies Kadir dari Golkar. Penonaktifan sebelumnya dipicu oleh viralnya aksi joget di Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus yang dinilai tidak etis, di tengah isu kenaikan gaji DPR.
Dalam putusan yang dibacakan Wakil Ketua MKD Fraksi Gerindra, Imron Amin, MKD menyimpulkan bahwa para teradu tidak layak dipecat karena beberapa pertimbangan penting.
“Setelah mendengar saksi dan ahli, MKD menyampaikan pertimbangan bahwa tindakan mereka tidak terkait dengan isu kenaikan gaji. Joget itu merupakan apresiasi untuk penampilan orkestra mahasiswa Universitas Pertahanan,” ujar Imron.
Imron menjelaskan, Sahroni dihukum nonaktif selama 6 bulan, Nafa Urbach selama 3 bulan, dan Eko Patrio 4 bulan. Sementara Uya Kuya dan Adies Kadir sudah kembali aktif sebagai anggota DPR.
Selain itu, MKD menilai adanya informasi keliru yang tersebar di publik terkait isu kenaikan gaji DPR, yang menimbulkan kemarahan masyarakat dan seolah-olah membenarkan tindakan hukum terhadap kelima anggota tersebut.
“Kami mendapat keterangan dari para ahli bahwa tidak ada pembahasan kenaikan gaji dalam sidang tersebut,” lanjut Imron menegaskan.
Beberapa ahli yang hadir dalam sidang pembuktian antara lain kriminolog Adrianus Meliala, sosiolog Trubus Rahardinsyah, hingga analis media sosial Ismail Fahmi. Semua menyebut, persepsi publik telah dipengaruhi oleh informasi hoaks.
“Dengan para pengadu mencabut aduannya, MKD menyatakan aduan ini dilatarbelakangi oleh berita bohong yang diterima para pengadu,” tegas Imron dalam sidang.
Keputusan ini sekaligus menutup polemik etika yang sempat menyeret nama anggota DPR selama lebih dari dua bulan.
