Indeks News – Keterlibatan militer aktif maupun purnawirawan dalam proyek strategis pemerintah dan instansi BUMN semakin terlihat nyata. Fenomena ini memunculkan beragam pandangan, salah satunya dari Herry Gunawan, pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia.
Menurut Herry, kehadiran militer di ruang sipil tidak lepas dari latar belakang Presiden Prabowo Subianto.
“Prabowo besar dan tumbuh di lingkungan militer. Maka tidak heran kalau ia merasa paling percaya kepada mereka, bahkan menganggap yang terbaik adalah orang-orang dari lingkungannya, dalam hal ini tentara,” ujarnya, Minggu (17/8/2025).
Budaya Militer Merembes ke Dunia Sipil
Herry menilai, sejak awal pemerintahan, pola kehidupan tentara sudah mulai masuk ke ruang sipil. Ia mencontohkan adanya program retret bernuansa militer yang juga diikuti kalangan pengusaha.
Namun, fenomena ini dianggap tidak sehat bagi perkembangan demokrasi. Tradisi militer yang sarat dengan pendekatan keamanan dinilai berpotensi terbawa ke ranah sipil.
“Masyarakat sipil bisa terkooptasi oleh tentara, sementara tentara sendiri keluar dari fungsi utamanya sebagai penjaga keamanan negara,” jelasnya.
Herry menekankan bahwa dunia sipil dan tentara memiliki karakter berbeda. Di dunia sipil, perbedaan pandangan adalah hal wajar. Sebaliknya, dalam tradisi militer, perbedaan bisa dipandang sebagai bentuk pembangkangan.
“Prinsip fairness atau kewajaran menuntut adanya perlakuan adil bagi semua pihak. Itu adalah budaya sipil, bukan tentara,” tegasnya.
Kekhawatiran lain muncul karena tentara adalah kelompok yang sah membawa senjata. Jika masuk ke ranah sipil, hal ini bisa menciptakan ketidaksetaraan.
“Terlalu sulit membayangkan ada kesetaraan di dunia sipil kalau satu pihak bersenjata, sementara pihak lain hanya mengandalkan argumen. Jangan sampai perbedaan pendapat malah dianggap ancaman keamanan,” kata Herry.
Situasi ini, menurutnya, dapat melahirkan aroma intimidasi. Hal itu terutama rawan terjadi pada kasus sensitif seperti pembebasan lahan warga untuk proyek pemerintah.
Ancaman bagi Demokrasi dan Birokrasi
Intervensi militer dalam birokrasi juga dinilai bisa melemahkan iklim demokrasi. Pola komunikasi yang cenderung berbentuk perintah, bukan dialog, berpotensi mengikis semangat partisipasi masyarakat.
“Multifungsi tentara bukan tradisi yang baik. Biarkan masyarakat sipil mengelola urusannya sendiri, sementara tentara memperkuat posisinya menjaga keamanan bangsa,” ujar Herry.
Ia menegaskan, tidak ada alasan mendesak bagi tentara untuk ikut serta dalam urusan sipil atau bisnis.
“Biarkan tentara profesional di bidangnya, yakni menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa, tanpa direpotkan urusan bisnis dan proyek sipil,” tutupnya.
