Indeks News – Gelombang demonstrasi yang mengguncang ibu kota dan sejumlah kota besar di Indonesia sejak 25 Agustus 2025 bukan sekadar unjuk rasa biasa. Bagi Koalisi Masyarakat Sipil, ledakan amarah rakyat ini lahir dari frustasi panjang, kemiskinan yang semakin menghimpit, dan rasa ketidakadilan yang terus menumpuk.
Gelombang demonstrasi itu kian membesar karena Presiden Prabowo Subianto dinilai gagal membaca aspirasi itu.
“Yang disuarakan masyarakat adalah jeritan akibat frustasi, kemiskinan ekstrem, dan ketidakadilan di mana-mana,” ujar Muhammad Isnur, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Senin, 1 September 2025.
Gelombang Demonstrasi Membesar adalah Amarah Rakyat yang Membuncah
Awalnya, demonstrasi hanya menyasar parlemen. Massa menuntut transparansi dan pemangkasan tunjangan anggota DPR, yang nilainya mencapai lebih dari Rp100 juta setiap bulan. Namun, aksi yang dimulai pada Senin, 25 Agustus itu dengan cepat berubah menjadi gelombang kemarahan nasional.
Korupsi, pemborosan uang rakyat, hingga pengelolaan anggaran yang ugal-ugalan menjadi bahan bakar amarah. Koalisi Masyarakat Sipil menyebut, pengalokasian dana negara yang tidak tepat justru membuat rakyat semakin miskin.
Puncak keharuan terjadi pada Kamis, 28 Agustus 2025. Seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21), tewas setelah terlindas kendaraan taktis Brigade Mobil (Brimob). Peristiwa tragis itu terekam kamera warga dan menyebar luas di media sosial.
Kematian Affan menjadi simbol perlawanan. Bukan hanya soal tunjangan DPR atau korupsi, tetapi tentang nyawa rakyat kecil yang terenggut di tengah perjuangan menuntut keadilan. Sejak itu, aksi protes meluas ke Polda Metro Jaya, gedung DPR/MPR, hingga kantor-kantor polisi. Amarah serupa juga meletup di Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, dan banyak daerah lain.
Kritik Pedas untuk Presiden
Bagi Koalisi, masalah inti bukan sekadar komentar anggota DPR yang dinilai tak berempati. Yang dipertanyakan adalah sistem penuh ketidakadilan yang selama ini dijalankan negara.
“Maka perubahan sikap atau keputusan Presiden harus merujuk pada kehendak rakyat untuk menghapus ketidakadilan,” tegas Isnur.
Koalisi juga mengecam keras penggunaan water cannon, gas air mata, bahkan aparat militer dalam menghalau massa. “Ini jelas kemunduran demokrasi,” kata Isnur.
Di tengah situasi panas, Presiden Prabowo mengumpulkan pimpinan partai politik di Istana Merdeka pada Ahad, 31 Agustus 2025. Hasilnya, semua partai sepakat mencabut tunjangan DPR dan menetapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Prabowo juga menegaskan, partai politik akan mencabut keanggotaan anggota DPR yang tidak peka terhadap rakyat. Namun, langkah ini dinilai Koalisi belum menjawab akar persoalan.
Gelombang Demonstrasi Belum Usai
Bagi rakyat, janji pencabutan tunjangan hanyalah permukaan masalah. Korupsi, pemborosan anggaran, dan ketidakadilan masih menjadi luka terbuka. Kematian Affan menjadi pengingat pahit bahwa harga sebuah demokrasi bisa sangat mahal.
Koalisi Masyarakat Sipil meminta Presiden menghentikan pendekatan represif dan menghargai kebebasan berekspresi. Rakyat menunggu bukti nyata, bukan sekadar kata-kata.
