Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto melakukan pertemuan dengan pengurus DPP Partai Gerindra. Pada pertemuan tersebut, Hasto menyinggung terkait pemilihan umum (Pemilu) 2009 yang menunjukkan adanya upaya yang halalkan segala cara untuk menang.
“Dari sejarah itu, kita belajar juga dengan Pemilu 2009 itu, ternyata kita bisa melihat, ketika demokrasi menghalalkan segala cara,” ujar Hasto Kristiyanto dalam pertemuan dengan pengurus DPP Partai Gerindra tersebut, Selasa (24/8/2021).
Hasto Kristiyanto, menyampaikan maksudnya menghalalkan segala car aitu adalah, mulai manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) dan elemen dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan pengurus partai. Juga, adanya upaya yang menggunakan program bantuan sosial (bansos) untuk tujuan elektoral.
“Dan demokrasi mengunakan hukum aparat sebagai alat untuk memenangkan pemilu itu, menjadi evaluasi bersama,” jelas Hasto.
Hasto juga mengatakan, pertemuan dengan Partai Gerindra menjadi kenangan tersendiri. Sebab kedua partai pernah berkoalisi mengusung Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto di pemilihan presiden (Pilpres) 2009.
“Dengan kunjungan ini langsung bernostalgia pada tahun 2009 lalu, pasangan Mega-Prabowo saat itu kita bekerja sama,” kata Hasto.
Pada 2009, Sekjen PDIP saat itu, Pramono Anung mengatakan, adanya modus manipulasi memasukkan data fiktif dalam DPT pemilu Legislatif 2009. Manipulasi terjadi di satu daerah pemilihan (dapil) yang meliputi Ngawi, Trenggalek, Magetan, dan Pacitan.
Pada 2009 pula, mantan anggota KPU menjadi pengurus Partai Demokrat. Di antaranya adalah Anas Urbaningrum yang didapuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dan Andi Nurpati yang menempati posisi Ketua Divisi Hubungan Eksternal, Luar Negeri, dan LSM Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.
Sementara pada Pemilu 2009, Partai Demokrat menjadi pemenang dengan perolehan suara lebih dari 21 juta. Sedangkan Partai Golkar dan PDIP mengekor di bawahnya.
