Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkap telah mencopot Kajati dan Kajari yang diduga bermain proyek di daerah. Salah satu yang dicopot adalah Kajati Sumatera Barat dan beberapa Kajari di wilayah ini.
Jaksa Agung juga mencopot Kajati dan beberapa Kajari di Papua Barat. Serta bakal ada satu lagi Kajati yang dicopot karena main proyek.
“Kemudian untuk kasus Sumatera Barat, kemudian Papua Barat yang kami copot karena memang mohon izin, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Benny soal jaksanya yang kerja sama main proyek, sudah banyak kajati sudah saya tindak. Beberapa dua, kemungkinan ada satu lagi saya akan tindak lagi,” ujar Burhanuddin saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Senin (14/6/2021).
Jaksa Agung juga mencopot delapan Kajari yang diduga bermain proyek. Namun, Burhanuddin tidak menyebut Kajari dari daerah mana daja.
“Kemudian Kajari udah lebih dari tujuh, dan barusan kemarin saya tindak lagi satu dan saya copot langsung,” ujarnya.
Jaksa Agung mengingatkan agar jaksa di daerah tidak bermain-main proyek. Ia mengakui masih banyak terjadi di daerah. Kejaksaan Agung tidak segan akan menindaknya.
“Tapi ini adalah bukti bahwa kami serius, jadi jaksa tidak lagi main-main ikut proyek, dan itu yang selalu ada setiap daerah, mohon maaf. Dan selalu saya katakan dengan temen-temen, saya tidak akan pernah untuk berpikir untuk tidak menindaknya,” tegasnya.
Burhanuddin meminta bantuan kepada anggota DPR untuk mengawasi para jaksa di daerah. “Karena jujur kami juga tidak bisa mengawasi secara penuh temen-temen saya di daerah,” jelasnya.
Dalam rapat kerja Komisi III dengan DPR, anggota Fraksi Demokrat Benny K Harman menyampaikan mendapatkan informasi jaksa bermain proyek. Terutama terkait proyek infrastruktur. Informasi itu ia dapat saat kunjungan kerja di daerah.
“Ketika mengunjungi daerah mendapatkan banyak keluhan perilaku temen-temen kita yang masih ikut permainan proyek jadi ada lah jaksa apalagi APBN ini nitip proyek. Ada pengusaha melalui jaksa nitip proyek ini, kalau engga, ditersangkakan,” ujar Benny menceritakan modusnya.
Daerah jaksa bermain proyek itu biasanya yang mendapatkan alokasi APBN besar untuk pembangunan infrastruktur.
“Saya mendapat banyak keluhan banyak di daerah-daerah terutama yang mendapat dana alokasi APBN begitu banyak untuk pembangunan infrastruktur, jalan jembatan proyek-proyek air minum bersih dan sebagainya. Kalau bisa ini ditertibkan,” ungkap Benny.
