Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan instruksi kepada tenaga kesehatan untuk tidak meresepkan obat cair karena ditemukan kasus gagal ginjal akut. Hal ini membuat sederet produsen obat mulai merespons instruksi tersebut. Manager Corporate Secretary PT Indofarma Tbk (INAF), Hilda Yani, mengaku bahwa Indofarma selaku produsen obat BUMN akan mendukung penuh kebijakan pemerintah.
“Kalau dari produsen Indofarma tentunya dengan latar belakang kejadian yang menimpa baik itu di Gambia dan beberapa kasus ditemukan gagal ginjal akut di Indonesia. Tentu Indofarma selaku perusahaan BUMN akan mendukung sepenuhnya atas aturan kemenkes dan BPOM terkait larangan ini,” kata Hilda dikutip dari kumparan, Rabu (19/10).
Untuk mengikuti arahan pemerintah, pihaknya akan melakukan pengecekan secara mandiri terhadap produk sirop yang dikeluarkan perusahaan agar tidak terjadi kasus gagal ginjal akut.
Hal tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah, mendorong tenaga kesehatan dan industri farmasi untuk aktif melaporkan efek samping obat dan kejadian tidak diinginkan pasca penggunaan obat seperti gagal ginjal.
Hal senada juga rupanya dilakukan oleh PT Kimia Farma Tbk (KAEF) yang memutuskan untuk menghentikan distribusi dan penjualan obat sirop. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya kewaspadaan atas kasus gangguan gagal ginjal akut progresif atipikal (Atypical Progressive Acute Kidney Injury) yang banyak menyerang anak-anak di Indonesia.
“Menindaklanjuti arahan dari pemerintah, untuk saat ini kami menghentikan sementara distribusi dan penjualan produk obat sediaan cairan atau sirop,” ungkap Sekretaris Perusahaan Kimia Farma, Ganti Winarno Putro.
Adapun PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) memastikan produk obat cairnya aman untuk dijual kepada masyarakat. Pasalnya, Kalbe tidak memiliki produk obat yang mengandung Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG).
Kedua kandungan obat itu diduga menjadi penyebab kasus gagal ginjal misterius. Presiden Direktur Kalbe Farma, Vidjongtius, mengungkapkan Kalbe selalu menjaga kualitas dan memenuhi standar pembuatan obat (CPOB) dan ketersediaan obat melalui distribusi obat (CDOB) yang sudah ditetapkan Badan POM.
“Kalbe tidak memiliki produk obat yang terindikasi mengandung Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG),” jelas Vidjongtius.
Oleh karena itu, Kalbe akan terus berkoordinasi dengan BPOM dan pihak terkait lainnya dalam hal peredaran obat sediaan sirup sesuai dengan panduan yang ditetapkan pemerintah.
“Kalbe akan terus berkoordinasi dengan Badan POM dan pihak terkait lainnya dalam hal peredaran obat sirop,”pungkasnya.
Di sisi lain, Kemenkes mengeluarkan instruksi tersebut usai 192 anak mengalami gangguan ginjal akut progresif atipikal sejak Januari 2022. Mayoritas anak yang mengalami gangguan ginjal berada pada usia balita.
Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor SR.01.05/III/3461/2022 tentang Kewajiban Penyelidikan Epidemiologi dan Pelaporan Kasus Gangguan Ginjal Akut Atipikal (Atypical Progressive Acute Kidney Injury) Pada Anak yang diteken Plt Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Murti Utami, Selasa (18/10) kemarin.
“Tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk sediaan cair/sirup sampai dilakukan pengumuman resmi dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi poin 7 seperti dikutip dari SE tersebut.
Kemenkes juga menginstruksikan seluruh apotek untuk sementara tidak menjual obat-obatan dalam bentuk cair atau sirup obat bebas dan/atau bebas terbatas dalam bentuk sirup kepada masyarakat sampai dilakukan pengumuman resmi dari Pemerintah.
“Seluruh apotek untuk sementara tidak menjual obat bebas dan/atau bebas terbatas dalam bentuk sirup kepada masyarakat sampai dilakukan pengumuman resmi dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis poin 8.
