Jakarta, Indeks News – Komisi VII DPR RI meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjelang akhir tahun 2025. Evaluasi ini dinilai penting untuk memastikan program modal usaha tersebut benar-benar menyentuh penerima baru yang membutuhkan dukungan permodalan.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyoroti adanya laporan bahwa penyaluran KUR kerap diberikan berulang kali kepada nasabah lama yang sudah lancar membayar cicilan. Padahal, pemerintah menargetkan penambahan 2,5 juta penerima baru tahun ini.
“Banyak aspirasi yang disampaikan bahwa yang menerima KUR biasanya berulang. Bahkan jumlah pinjamannya dinaikkan. Itu diberikan kepada orang-orang tertentu yang dinilai lancar membayar cicilan,” ujar Saleh kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).
Menurut Saleh, jika target penerima baru benar-benar tercapai, dampaknya akan sangat signifikan bagi ekonomi rakyat kecil. Program KUR menjadi bukti konkret kehadiran negara dalam mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Namun, ia mengakui penyaluran KUR bukan hal mudah karena banyak calon penerima terkendala syarat administratif, seperti kelengkapan proposal usaha dan rencana bisnis (business plan).
“Masalahnya, para pelaku UMKM ini tidak semua mampu memperbaiki dan menyesuaikan sesuai dengan syarat yang diminta,” jelasnya.
Saleh menegaskan perlunya peran aktif Kementerian Koperasi dan UMKM dalam membantu calon penerima KUR, baik melalui sosialisasi, pembinaan, hingga pendampingan teknis agar bisa memenuhi persyaratan dengan benar.
“Kalau perlu, pemerintah ikut membantu memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan administrasi mereka,” tegasnya.
Berdasarkan data Kemenko Bidang Perekonomian, target penyaluran KUR tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp300 triliun. Hingga saat ini, belum ada laporan resmi terkait realisasi penyaluran. Sebagai pembanding, pada 2024 total penyaluran KUR mencapai Rp280,28 triliun, naik 7,8 persen dari target sebelumnya.
“Kalau ada dananya, masyarakat pasti bisa menyerap. Tinggal dibuat seleksi yang adil dan transparan. Semua orang harus punya kesempatan yang sama,” tutur Saleh yang juga Wakil Ketua Umum DPP PAN itu.
Ia menambahkan, sektor UMKM merupakan urat nadi perekonomian bangsa, sehingga pemerintah harus serius dan berpihak pada rakyat kecil dalam penyaluran modal usaha.
“Keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil dapat dirasakan melalui KUR ini. Ekonomi dari sektor ini bisa tumbuh besar, membuka banyak lapangan kerja. Karena itu, KUR harus diawasi dan disalurkan dengan baik,” pungkasnya.
