Jakarta, Indeks News –Polemik soal utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali memanas. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek tersebut.
Menurut Purbaya, tanggung jawab pelunasan utang berada di tangan Danantara Indonesia, selaku entitas yang menerima seluruh dividen dari proyek Kereta Cepat Whoosh.
“Tanggung jawab pembayaran utang Whoosh ada di Danantara Indonesia, karena seluruh dividen masuk ke sana. Seharusnya dana itu cukup untuk membayar kewajiban yang ada,” ujar Purbaya dalam keterangan resminya, Kamis (16/10/2025).
Pernyataan Menkeu ini menegaskan sikap tegas pemerintah agar pembiayaan proyek strategis nasional tidak sepenuhnya membebani keuangan negara, terutama di tengah tekanan fiskal yang masih tinggi.
Purbaya menilai, proyek Kereta Cepat Whoosh merupakan investasi bisnis yang dijalankan oleh konsorsium BUMN dan mitra swasta. Oleh karena itu, beban pembiayaan harus diselesaikan secara korporatif, bukan lewat uang rakyat.
Ia menegaskan, pemerintah tetap mendukung kelanjutan proyek strategis nasional ini, namun akuntabilitas finansial harus dijaga, agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap tata kelola BUMN di sektor infrastruktur.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat BUMN sekaligus Direktur Next Indonesia, Herry Gunawan, menyebut keputusan Menkeu sudah tepat. Menurutnya, proyek Whoosh memang berada di bawah tanggung jawab Danantara Indonesia, bukan langsung di bawah APBN.
“Langkah Menkeu sudah sesuai prinsip bisnis BUMN. Karena dividen proyek masuk ke Danantara, maka logis jika tanggung jawab utangnya juga di sana,” kata Herry saat dihubungi Kompas Bisnis, Kamis (16/10/2025).
Herry menambahkan, proyek Kereta Cepat Whoosh seharusnya dikelola dengan sistem keuangan korporatif yang transparan, tanpa harus bergantung pada dana publik.
“BUMN harus belajar bahwa proyek besar seperti ini bukan sekadar proyek prestise, tetapi investasi jangka panjang yang perlu pengelolaan profesional,” ujarnya.
Herry juga menyoroti pentingnya transparansi laporan keuangan dan audit independen dalam proyek Kereta Cepat Whoosh. Ia menilai hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memastikan keberlanjutan proyek tanpa membebani APBN.
“Transparansi menjadi kunci. Dengan keterbukaan data, publik akan tahu sejauh mana kemampuan Danantara dalam membayar utang tanpa harus melibatkan uang negara,” jelasnya.
Menurutnya, jika proyek ini dikelola dengan prinsip bisnis yang sehat, maka Kereta Cepat Whoosh dapat menjadi aset strategis yang memberi keuntungan jangka panjang bagi negara.
Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh merupakan proyek transportasi berkecepatan tinggi pertama di Indonesia, yang digarap oleh konsorsium BUMN Indonesia dan Tiongkok. Sejak awal, proyek ini kerap menuai kontroversi karena biaya pembangunan membengkak hingga lebih dari Rp 114 triliun, dan menimbulkan pertanyaan soal siapa yang menanggung utangnya.
Dengan pernyataan terbaru dari Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, pemerintah ingin menegaskan bahwa beban utang Whoosh tidak akan menjadi tanggungan APBN, melainkan ditanggung sepenuhnya oleh pihak korporasi terkait.
Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa, utang Whoosh, Kereta Cepat Jakarta–Bandung, APBN, Danantara Indonesia, pengamat BUMN, Herry Gunawan, proyek strategis nasional, tanggung jawab keuangan BUMN.
