Jakarta, Indeks News – Usulan koalisi permanen dalam revisi Undang-Undang Pemilu kembali menuai penolakan. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ujang Bey, menegaskan bahwa urgensi pengaturan koalisi permanen masih rendah karena dinamika koalisi setiap pemilu selalu berbeda dan tidak bisa dipaksakan dalam aturan hukum.
Usulan mengenai koalisi permanen sebelumnya disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, di hadapan Presiden Joko Widodo. Menurut Ujang Bey, usulan tersebut tidak relevan dimasukkan ke dalam revisi UU Pemilu yang seharusnya fokus pada perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemilu.
“Pola koalisi diatur dalam undang-undang justru akan membatasi fleksibilitas demokrasi yang menjadi kekuatan sistem politik Indonesia,” kata Bey, Rabu, 10 Desember 2025.
Ia menilai bahwa dalam isu fundamental seperti ambang batas parlemen saja, setiap partai memiliki sikap berbeda. Hal ini membuktikan bahwa koalisi tidak selalu berjalan seirama dan masih memerlukan ruang negosiasi.
“Koalisi belum tentu sefrekuensi. Masih ada kepentingan-kepentingan yang perlu dinegosiasikan bersama,” ujarnya.
Menurutnya, yang lebih dibutuhkan saat ini adalah menjaga pemilu tetap inklusif, terbuka, dan memberi ruang kompetisi sehat antarpartai, bukan mengunci koalisi dalam aturan permanen.
Bey juga menyinggung pentingnya kepemimpinan yang memiliki jiwa kenegarawanan dalam menjaga persatuan politik. Ia menilai Presiden Prabowo telah menunjukkan sikap inklusif dengan merangkul seluruh partai, baik pendukung maupun non-pendukung.
“Jiwa kenegarawan itu sudah dimiliki Presiden Prabowo. Beliau merangkul tidak hanya partai pendukung, tapi seluruh partai,” katanya.
Menurut Bey, sikap terbuka Presiden Prabowo menciptakan stabilitas politik di parlemen. Ia menyebut sejumlah agenda besar pemerintah dapat berjalan karena seluruh fraksi memiliki fokus yang sama pada kepentingan rakyat, meski tanpa koalisi permanen.
“Ini bukan soal bagi-bagi kekuasaan, melainkan niat luhur membangun bangsa,” tegasnya.
Bey menilai kondisi ini menunjukkan kematangan politik antarpartai sekaligus soliditas dalam mendukung program nasional. Namun ia memastikan kritik di DPR tetap ada sebagai bagian dari fungsi pengawasan.
“Jangan sampai program bagus dari Presiden tidak bisa diterjemahkan dengan baik oleh para menterinya,” ujar legislator Partai NasDem dari Dapil Jawa Barat IX itu.
