Jakarta, Indek News – Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh DPRD kembali mencuat. Namun, pakar ilmu politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Mada Sukmajati, menegaskan bahwa sistem tersebut tidak relevan untuk diterapkan pada pilkada mendatang.
Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan Media Gathering KPU bertema “Sinergi Pilar Demokrasi” di Lombok pada 8–10 Desember 2025. Dalam paparannya, Mada menjelaskan bahwa kualitas partisipasi pemilih Indonesia justru menunjukkan peningkatan signifikan setelah Pilkada 2024.
Mada, yang terlibat dalam riset Indeks Partisipasi Pemilih (IPP), mengungkapkan bahwa terdapat perubahan perilaku pemilih dari sekadar terdaftar dalam DPT dan terpengaruh politik uang (kategori involvement), menjadi pemilih yang lebih aktif menggali visi dan program calon kepala daerah (kategori engagement).
“Data IPP ini menunjukkan bahwa kita punya modal besar. Ini capaian yang luar biasa,” ujar Mada, (10/12/2025).
Berdasarkan data IPP, jumlah pemilih kategori engagement pada Pilkada meningkat hingga 88 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan Pemilu Serentak 2024 yang hanya berada di kisaran 33 persen.
Mada menilai, peningkatan ini menunjukkan adanya kesadaran politik yang terus berkembang, sehingga kualitas demokrasi Indonesia akan semakin kuat jika sistem proporsional terbuka tetap dipertahankan.
Ia menekankan bahwa konsistensi sistem ini akan mendorong partisipasi publik secara ideal, di mana kategori participatory saat ini masih berada pada angka 4 persen.
“Dengan perkembangan ini, menurut saya tidak ada alasan kuat untuk kembali ke pilkada lewat DPRD,” tegasnya.
