Kemungkinan PKS hengkang dari koalisi pengusung Anies-Cak Imin bisa saja terjadi. Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini. Dia menyampaikan soal peluang partainya meninggalkan koalisi yang mengusung bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan.
Sinyal PKS hengkang dari koalisi gabungan Partai NasDem dan PKB diungkapkan Jazuli Juwaini saat merespons pernyataan partai Demokrat yang membuka opsi pembentukan poros baru di pemilihan presiden (pilpres) 2024.
Jazuli mengakui, sampai saat ini segala kemungkinan lain masih bisa terjadi meskipun PKS telah memutuskan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres.
“Kalian ini kan masih sebagian belum nikah kan? Sebagian belum punya anak. Itu ada istilah sebelum janur kuning melengkung, orang bisa saja meskipun tadi PKS di Majelis Syuro sudah memutuskan Mas Anies sebagai capres,” ujar Jazuli, Selasa (5/8/2023).
Dirinya menilai usulan Partai Demokrat yang menginginkan adanya poros baru di Pilpres merupakan bagian hak prerogratif dari partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut.
“PKS tidak boleh apa namanya menjudge bahwa ini benar, ini tidak benar. Pendapat-pendapat atau proposal yang diajukan oleh parpol lain, itulah hak prerogatif partai tersebut,” ujar Jazuli.
PKS pun tidak menutup pintu apabila Demokrat mengajukan proposal terkait pembentukan koalisi baru tersebut.
“Silakan saja, ya diajukan kemudian didiskusikan itu hal biasalah, mendiskusikan proposal antar partai politik,” tandasnya.
Sebelumnya Partai Demokrat sudah membahas soal rencana pembentukan poros baru seusai hengkang dari koalisi perubahan untuk persatuan. Namun usulan itu masih menunggu keputusan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat, Herman Khaeron mengatakan setiap keputusan yang diketok oleh Demokrat tentunya memiliki alasan tersendiri.
“Kita tunggu saja lah ya. Begitu nanti ketika majelis tinggi partai Demokrat memutuskan itu pasti ada reasoning-reasoning, ada alasan-alasan kenapa harus berkoalisi dengan koalisi a atau koalisi b. Atau bahkan mungkin politik itu kan sangat dinamis, siapa tau nanti akan membangun koalisi baru gitu, bisa saja,” ujar Herman di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Senin (4/9/2023).
Herman juga ditanya soal pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyatakan ada menteri aktif yang melobi agar adanya poros baru. Mentari aktif itu dikaitkan dengan Menparekraf RI Sandiaga Uno.
Pihaknya masih mengkaji terlebih dahulu usulan tersebut. Partai Demokrat sendiri terbuka terkait kemungkinan tersebut.
“Semuanya tentu dikaji didalami dan tentu sebagai partai yang kami selalu terbuka untuk siapapun tentu semuanya akan dikaji dan didalami,” ujarnya.
Herman juga menjawab poros baru yang dimaksudkan adalah Demokrat, PPP dan PKS dengan mengusung Sandiaga Uno dan AHY sebagai pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2024.
“Kan belum, ini kemungkinan poros baru mau siapa saja kemungkinan itu bisa terjadi. Yang sudah pasti kan ada dua poros, Ganjar dan Prabowo, kalau ini mah sudah dilupakan lah,” pungkasnya.
