Pemblokiran game online Player Unknown’s Battleground (PUBG) dan Free Fire tengah menjadi pertimbangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kominfo menyampaikan hal itu saat menanggapi permohonan pemblokiran dari Bupati Mukomuko, Sapuan.
“Kementerian Kominfo pada prinsipnya akan memproses dan mempertimbangkan semua permohonan pemblokiran yang kami terima sesuai regulasi yang berlaku,” ujar Juru Bicara Kominfo, Dedy Permadi, Minggu (27/6/2021).
Dedy mengatakan pemblokiran game online itu harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan perundang-undangan. Sebab, jika pemblokiran tersebut kemudian disetujui, maka harus berlaku secara nasional.
Kebijakan terkait pemblokiran konten dan platform digital ini diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentanga Penyelenggara Sistem Eelktronik Lingkup Privat yang diubah melaluui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2021.
Diapun menyebutkan bahwa permohonan harus dilakukan melalui kanal pengaduan yang telah ditetapkan. Sebelumnya, Bupati Mukomuko, Sapuan, melayangkan permintaan pemblokiran game online karena dinilai berdampak negatif bagi anak.
Permintaan tersebut disampaikan Sapuan melalui surat kepada Menteri Kominfo, Johnny G. Plate.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko, Bustari Maller, mengatakan bahwa Bupati meminta Menkominfo untuk memblokir game seperti PUBG, Free Fire, Mobile Legends, dan Higgs Domino.
“Bupati telah menyampaikan surat permohonan untuk meminta Menkominfo melalui Direktorat Jenderal Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir game online di wilayah Kabupaten Mukomuko,” ujar Bustari.
Bustari juga mengatakan, anak-anak di sana telah menjadi pencandu game online sehingga kondisi seperti ini seharusnya segera mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
