Keberhasilan Presiden Joko Widodo membangun jalan tol sepanjang 1.900 kilometer (km) dalam 7 tahun justru mendapat kritikan pedas oleh anggota Komisi V DPR Suryadi JP.
Sebelumnya Jokowi mengklaim telah berhasil membangun jalan tol sepanjang 1.900 kilometer (km), dimana Pemerintahan sebelumnya disebut hanya mampu membangun 780 km jalan tol selama 40 tahun.
Politisi PKS Suryadi JP mengkritik, bahwa rakyat lebih membutuhkan jalan bebas hambatan yang tidak berbayar dibanding jalan tol berbayar.
“Sungguh ironis ternyata di saat yang sama, berdasarkan data BPS, Jokowi hanya mampu membangun jalan negara digunakan secara gratis oleh masyarakat sepanjang 592 km,” kata Suryadi dari Fraksi PKS, Jumat (15/4/2022).
Ia menambahkan Pemerintahan sebelumnya telah membangun 11.812 km jalan negara dalam 10 tahun. “Lebih ironis lagi panjangnya jalan tol yang telah dibangun oleh Jokowi ternyata tidak mampu mendongkrak pertumbuhan negara,” tutur anggota DPR dari daerah pemilihan Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Suryadi mengatakan sejak 2014 hingga kini pertumbuhan ekonomi tertinggi hanya ada pada angka 5,17%. Sedangkan dulu ketika Pemerintah banyak membangun jalan gratis pertumbuhan ekonomi tertinggi sempat menyentuh angka 6,35% pada tahun 2007.
FPKS berpendapat bahwa agresivitas pembangunan jalan tol ini tidak terbukti dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi, selain itu pembangunan jalan tol secara agresif ini justru menyisakan utang yang tidak sedikit.
“Dimana utang negara sendiri pada tahun 2022 ini juga sudah lebih dari Rp 7.000 Triliun, yang berada sangat jauh diatas posisi utang Pemerintah sebelumnya pada tahun 2014 hanya berada pada angka Rp 2.608 Triliun,” tutur Suryadi.
Selain tidak terbukti berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, dan justru berkontribusi terhadap utang, pembangunan jalan berbayar yang agresif tersebut juga belum mampu menurunkan biaya logistik secara signifikan, dimana besarnya biaya logistik di Indonesia saat ini masih diatas 20% PDB.
“Padahal negara-negara tetangga Indonesia telah mampu menekan biaya logistik hingga dibawah 15% PDB. Sehingga praktis untuk saat ini, manfaat jalan tol ini sebagian besar baru dirasakan oleh pengendara pribadi, untuk mudik, atau keluar kota beramai-ramai yang sebenarnya hanya memindahkan penumpang udara ke darat,” terang Suryadi
Oleh sebab itu FPKS kembali mengingatkan kepada Pemerintah agar bijak dan penuh perhitungan dalam melakukan pembangunan konektivitas nasional.
Dimana pada pembangunan konektivitas nasional ini Pemerintah harus berpihak kepada peningkatan ekonomi, membantu UMKM dan meningkatkan pendapatan daerah.
“Jangan seperti saat ini, pembangunan konektivitas nasional sepertinya terlalu terfokus pada pembangunan jalan bebas hambatan saja yang belum terbukti mampu meningkatkan perekonomian nasional,” pungkas Suryadi.
