Indeks News, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meluapkan kekesalannya terhadap manajemen sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)yang masih membagikan bonus meski kondisi perusahaan merugi.
“Kadang-kadang nekat mereka. Diberi kepercayaan negara, dia kira itu perusahaan nenek moyang. Perusahaan rugi, dia tambah bonus untuk dirinya sendiri. Berengsek benar itu,” tegas Prabowo dalam pidatonya di penutupan Munas VI PKS di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Prabowo menyatakan telah memerintahkan manajemen Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danatara) untuk melakukan pembersihan internal di tubuh BUMN. Bahkan, ia berencana melibatkan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut.
“Saya mau kirim kejaksaan dan KPK untuk kejar-kejar itu,” tandasnya.
Prabowo menargetkan dalam 2–3 tahun ke depan harus menunjukkan kinerja nyata. Menurutnya, perusahaan pelat merah seharusnya mampu menghasilkan laba hingga 10 persen dari total aset, bukan sekadar 3–5 persen.
Kritik serupa sebelumnya juga ia lontarkan soal praktik tantiem. Prabowo menolak sistem bagi hasil yang tetap menguntungkan direksi dan komisaris saat perusahaan merugi. Ia mencontohkan ada komisaris hanya rapat sebulan sekali, tetapi menerima tantiem hingga Rp40 miliar per tahun.
“Perusahaan rugi dikasih bonus komisarisnya. Enak di elu, enggak enak di rakyat. No! Coret! Alhamdulillah, yang enggak mau silakan keluar. Banyak anak muda siap menggantikan,” ujar Prabowo.
Dengan sikap tegas ini, Prabowo menegaskan komitmennya untuk menertibkan tata kelola BUMN agar benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir pejabat.
Tag Berita: #Prabowo #BUMN #BonusBUMN #Tantiem #KPK #KejaksaanAgung #EkonomiNasional
