Indeks News — Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak perlu dihentikan meski belakangan menuai polemik akibat kasus keracunan massal. Ia menyarankan program tersebut cukup dievaluasi agar pelaksanaannya lebih baik ke depan.
“Kalau menurut saya, dievaluasi saja permasalahannya. Tidak perlu dihentikan,” ujar Hetifah saat ditemui di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Pernyataan Hetifah muncul setelah ribuan siswa di beberapa daerah dilaporkan mengalami keracunan makanan yang berasal dari program MBG.
Meski begitu, Hetifah sepakat jika Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah ditutup sementara demi evaluasi. Namun, ia menolak jika insiden tersebut dijadikan alasan untuk menghentikan seluruh program MBG secara nasional.
“Berhentikan dulu sementara (SPPG yang bermasalah). Tapi bukan berarti programnya harus dihentikan,” tegasnya.
Hetifah juga mengusulkan agar pelaksanaan MBG bisa memanfaatkan kantin sekolah, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau dapur MBG. Ia menilai sejumlah sekolah sudah memiliki praktik baik dalam hal penyediaan makanan sehat.
“Beberapa sekolah punya praktik bagus. Kita bisa jadikan itu sebagai model dan syarat pelibatan kantin sekolah dalam program MBG,” kata Hetifah.
Program MBG Ciptakan Lapangan Kerja
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa program MBG merupakan investasi besar negara di sektor pembangunan sumber daya manusia.
Dengan target 30.000 SPPG di seluruh Indonesia, program ini disebut mampu menciptakan 1,5 juta lapangan kerja langsung.
“Setiap SPPG terdiri dari tiga pegawai fungsional dan sekitar 50 pekerja, termasuk relawan,” ujarnya.
Dadan juga menekankan dampak positif program ini terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan, khususnya ibu rumah tangga yang kini bisa memperoleh penghasilan tetap dari dapur MBG.
Presiden Prabowo Angkat Bicara
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyebut angka keracunan hanya 0,0017 persen dari total 30 juta penerima manfaat. Ia menilai insiden tersebut bukan kegagalan, tetapi tantangan teknis yang sedang dibenahi.
“Bahwa ada keracunan, iya. Tapi dari semua makanan yang keluar, kesalahan hanya 0,0017 persen,” kata Prabowo.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan memperketat standar higienitas dapur MBG dengan alat sterilisasi, filter air, dan test kit makanan.
Keracunan MBG Tuai Kritik Tajam dari Pakar dan Aktivis
Meski begitu, pernyataan Prabowo menuai kritik keras. Ahli gizi dr. Tan Shot Yen menilai pendekatan statistik dalam kasus nyawa manusia tidak etis.
“Kita tidak bisa menyamakan keracunan makanan dengan cacat produksi di pabrik sepatu. Ini nyawa manusia,” ujar Tan.
CEO CISDI, Diah Saminarsih, juga menyebut bahwa data korban keracunan telah mencapai 7.368 kasus. Ia menekankan bahwa setiap nyawa yang terancam tidak bisa direduksi menjadi angka semata.
Hal senada disampaikan Ketua Umum Relawan Ganjarist, Kris Tjantra. Ia menyebut peristiwa ini sebagai tragedi kemanusiaan dan mendesak pemerintah bertindak tegas.
“Pemerintah harus segera investigasi menyeluruh, beri kompensasi layak untuk korban, dan tindak tegas pihak yang lalai,” tegas Kris.
Program Makan Bergizi Gratis sejatinya membawa banyak manfaat, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Namun, kasus keracunan massal yang terjadi harus dijadikan momentum perbaikan menyeluruh.
Evaluasi ketat, peningkatan pengawasan, serta pemberdayaan sekolah menjadi solusi yang layak dipertimbangkan — tanpa harus mematikan program yang sudah membawa manfaat luas.
