JAKARTA, Indeks News— Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan para menterinya untuk menyiapkan skema terbaik dalam menyelesaikan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh yang hingga kini masih menjadi perhatian publik.
Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Rabu (29/10/2025) malam, yang dihadiri sejumlah pejabat ekonomi dan menteri terkait.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden meminta jajaran kabinet melakukan perhitungan ulang seluruh komponen pembiayaan proyek, termasuk opsi perpanjangan masa pinjaman dari lembaga keuangan.
“Pak Airlangga, Menteri Keuangan, dan CEO Danantara diminta menghitung kembali semua detail, termasuk kemungkinan meminta perpanjangan masa pinjaman. Itu bagian dari skema terbaik yang sedang disusun,” ujar Prasetyo Hadi, Kamis malam (30/10)
Proyek kereta cepat Indonesia–China (KCIC) atau Whoosh, yang menjadi simbol kerja sama dua negara, tercatat memiliki beban utang mencapai Rp116 triliun. Meski demikian, pemerintah memastikan utang tersebut bukan tanggung jawab Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menegaskan bahwa utang proyek Whoosh merupakan tanggung jawab konsorsium BUMN, bukan beban fiskal negara.
“Pemerintah tidak menanggung pembayaran utang proyek ini. Itu menjadi kewajiban entitas BUMN yang terlibat langsung,” jelas Purbaya.
Selain membahas utang proyek Whoosh, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pembenahan sistem transportasi nasional secara menyeluruh, mulai dari kereta konvensional, bus, hingga transportasi laut.
Menurut Prasetyo, Prabowo ingin agar pelayanan publik di sektor transportasi menjadi lebih efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan.
“Tidak hanya Whoosh. Semua moda transportasi, baik darat maupun laut, sedang kita benahi agar pelayanan publik lebih efisien dan berkelanjutan,” tegasnya.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari visi besar pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memperkuat konektivitas nasional dan mengoptimalkan infrastruktur publik untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
