Jakarta, Indeks News – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melontarkan kritik keras dan terbuka terhadap sejumlah pejabat negara dan kepala daerah yang dinilai gagal menunjukkan empati, kepekaan nurani, serta tanggung jawab nyata saat turun ke lokasi bencana.
Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan bahwa kehadiran pejabat di tengah masyarakat terdampak bencana tidak boleh sekadar formalitas, apalagi dijadikan ajang pencitraan melalui foto, video, dan unggahan media sosial.
Menurut Presiden, rakyat yang sedang tertimpa musibah tidak membutuhkan simbol, melainkan tindakan nyata dan solusi konkret dari negara.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam sebuah agenda resmi yang disaksikan jajaran menteri dan kepala daerah.
Ia memperingatkan bahwa setiap kunjungan pejabat ke lokasi bencana harus menghasilkan keputusan dan dampak langsung, bukan sekadar dokumentasi visual tanpa tindak lanjut.
“Datang ke lokasi bencana itu bukan untuk gaya, bukan untuk sekadar foto lalu pulang. Rakyat sedang menderita, mereka butuh solusi, bukan kamera,” tegas Presiden dengan nada serius.
Pernyataan Presiden itu segera menjadi sorotan luas publik karena dinilai mewakili keresahan masyarakat yang selama ini kerap menyaksikan fenomena pejabat hadir singkat, mengenakan atribut baru, berpose di depan kamera, lalu meninggalkan lokasi tanpa perubahan berarti bagi korban.
Presiden Prabowo menekankan bahwa bencana adalah ujian kepemimpinan yang sesungguhnya.
Dalam kondisi darurat, seorang pemimpin tidak cukup hanya hadir secara fisik, tetapi juga hadir secara moral, kebijakan, dan tindakan nyata.
Ia menegaskan bahwa percepatan distribusi bantuan, ketersediaan logistik, layanan kesehatan, hingga kepastian tempat tinggal sementara bagi korban bencana harus menjadi prioritas utama tanpa kompromi.
“Kalau turun ke lapangan, pastikan ada keputusan. Pastikan ada bantuan yang sampai. Pastikan rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara,” ujar Presiden Prabowo.
Lebih jauh, Presiden mengingatkan bahwa sikap pejabat yang lebih mengejar eksposur media justru berpotensi mencederai rasa keadilan sosial dan memperlebar jurang ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
Di saat warga kehilangan rumah, harta benda, bahkan anggota keluarga, tindakan seremonial tanpa solusi nyata hanya akan memperparah luka sosial.
Kritik keras Presiden ini dipahami sebagai peringatan serius bagi seluruh pejabat, baik di tingkat pusat maupun daerah, bahwa jabatan adalah amanah, bukan panggung.
Presiden menuntut perubahan paradigma penanganan bencana, dari yang selama ini cenderung reaktif dan administratif, menjadi sigap, terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil nyata.
Dalam arahannya, Presiden juga menyoroti pengelolaan anggaran kebencanaan yang dinilai kerap tidak optimal di lapangan.
Ia menegaskan bahwa setiap rupiah dana negara yang dialokasikan untuk penanganan bencana harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak, bukan habis di meja rapat, perjalanan dinas, atau laporan administratif yang indah di atas kertas.
Menurut Presiden, kegagalan penanganan bencana lebih sering disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan dan koordinasi, bukan semata karena keterbatasan anggaran.
Karena itu, Presiden meminta kementerian terkait, BNPB, dan pemerintah daerah untuk menghapus praktik “laporan bagus, realita buruk” yang selama ini menjadi penyakit birokrasi.
“Kalau ada pejabat yang tidak mampu bekerja di saat krisis, lebih baik mundur. Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian,” tegas Presiden.
Pernyataan tersebut menandai berakhirnya toleransi terhadap pejabat yang abai dan tidak peka dalam situasi darurat.
Presiden menegaskan bahwa rakyat menilai pemimpinnya bukan dari baliho, unggahan media sosial, atau pidato panjang, melainkan dari kehadiran nyata saat rakyat terpuruk.
Di sejumlah daerah terdampak bencana, keluhan masyarakat menunjukkan pola yang hampir seragam bantuan datang terlambat, distribusi tidak merata, posko pengungsian minim fasilitas, serta layanan kesehatan tidak optimal. Ironisnya, pejabat justru sering muncul saat kamera media menyala dan menghilang ketika sorotan bergeser.
Presiden Prabowo menilai kondisi tersebut sebagai potret kegagalan etika birokrasi yang tidak boleh terus dibiarkan.
Ia menekankan bahwa empati adalah fondasi utama kepemimpinan. Pejabat yang masih sempat mengatur sudut pengambilan gambar di tengah tangisan korban, menurut Presiden, telah kehilangan kepekaan nurani.
Sentilan keras Presiden ini pun mendapat respons luas dari publik. Di berbagai platform media sosial, pernyataan Presiden dinilai mewakili suara rakyat yang selama ini terpendam.
Masyarakat mendesak agar kritik tersebut tidak berhenti sebagai retorika, melainkan diikuti dengan pengawasan ketat, evaluasi terbuka, dan sanksi tegas terhadap pejabat yang terbukti menjadikan bencana sebagai panggung pencitraan.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik menilai sikap tegas Presiden Prabowo sebagai langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap negara.
Mereka menilai, dalam konteks kepemimpinan nasional, bencana bukan hanya soal alam, tetapi juga soal karakter, integritas, dan keberanian mengambil keputusan.
Tanpa kepemimpinan yang kuat dan berempati, bencana alam berpotensi berubah menjadi krisis kemanusiaan berkepanjangan dan Presiden Prabowo menegaskan, negara tidak boleh membiarkan hal itu terjadi.
