Jakarta, Indeks News – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara soal kabar dirinya dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang disebut tidak saling menyapa saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Purbaya menegaskan hubungannya dengan Luhut baik-baik saja. Ia menepis isu adanya ketegangan atau masalah pribadi antara keduanya.
“Baik hubungan saya sama dia, nggak ada masalah,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Purbaya juga menjelaskan alasan mengapa dirinya tampak tidak menyapa Luhut di ruang sidang. Menurutnya, posisi duduk yang berjauhan membuat percakapan secara langsung menjadi tidak memungkinkan.
“Kan jauh, beda berapa kursi. Masa saya teriak ‘Pak Luhut, Pak Luhut’ dari jauh,” kata Purbaya sambil tersenyum dan menirukan gestur berteriak.
Isu hubungan dingin antara keduanya mencuat setelah beberapa waktu terakhir mereka terlihat saling berbeda pandangan dalam dua isu penting: pembiayaan proyek Kereta Cepat (Whoosh) dan rencana pendirian Family Office di Indonesia.
Terkait Family Office, Purbaya menegaskan tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek tersebut.
Ia mengatakan, jika Dewan Ekonomi Nasional ingin mendirikan Family Office, sebaiknya dilakukan tanpa dana APBN.
“Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana,” tegas Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (13/10/2025).
Sementara itu, Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa pembentukan Family Office justru bertujuan menarik investasi swasta ke Indonesia dan tidak ada kaitannya dengan APBN.
“Family Office itu nggak ada urusannya dengan APBN. Siapa yang minta APBN? Nggak ada,” tegas Luhut saat acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta Selatan.
Luhut menambahkan, pihaknya kini tengah melakukan joint study dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Mahkamah Agung untuk menyusun landasan hukum Family Office tersebut.
Selain itu, perbedaan pandangan juga terjadi terkait penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).
Purbaya menilai penyelesaian utang tersebut seharusnya dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, bukan melalui APBN.
“Whoosh dikelola Danantara. Mereka sudah ambil 80% lebih dividen BUMN, jadi sebaiknya pembayaran utang diambil dari situ,” kata Purbaya.
Ia menilai langkah membayar utang menggunakan APBN justru tidak tepat, mengingat Danantara telah menerima keuntungan besar dari dividen BUMN.
Sementara itu, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa proyek Whoosh memang tidak pernah meminta dana dari APBN. Menurutnya, proses restrukturisasi utang saat ini sudah disetujui oleh pihak China, hanya tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres) untuk menindaklanjuti.
“Whoosh itu tinggal restrukturisasi aja. China sudah bersedia kok, nggak ada masalah,” jelas Luhut.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada persoalan besar selama pemerintah bekerja dengan solid dan saling mendukung.
“Kalau kita kompak, semua masalah bisa selesai,” tutup Luhut.
