spot_img
spot_img

Saat Rakyat Dilanda Bencana, Mengapa Pilkada DPRD Kembali Digulirkan?

JAKARTA, Indeks News – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD yang belakangan kembali mengemuka di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ketua DPP PDIP sekaligus anggota Komisi II DPR, Komarudin Watubun, menyatakan sikap partainya tidak berubah dan tetap konsisten mendukung pilkada langsung.

“Kalau ada usul pilkada dipilih DPRD, kami tentu menolak. Sikap kami tidak berubah,” ujar Komarudin saat dihubungi, Selasa (23/12).

Komar mengingatkan PDIP juga pernah menolak pilkada tidak langsung yang sempat diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Aturan tersebut kemudian dibatalkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Komar, pemilihan langsung merupakan bagian penting dari proses demokratisasi sejak Reformasi 1998 dan tidak seharusnya dihapus begitu saja.

“Jangan sampai semua jejak reformasi dihilangkan lalu kita kembali ke zaman suram masa lalu. Sistem pemilu tidak bisa dibuat berdasarkan selera penguasa,” tegasnya.

Ia menilai perubahan sistem pilkada harus dikaji secara mendalam dan melibatkan partisipasi publik, karena menyangkut hak politik rakyat.

PDIP, lanjut Komar, akan tetap berdiri di atas kehendak rakyat dengan mempertahankan pilkada langsung sebagai wujud kedaulatan demokrasi.

Komar juga menepis anggapan bahwa pilkada melalui DPRD dapat menekan biaya politik dan praktik politik uang.

Menurutnya, pemilihan tidak langsung justru berpotensi tetap memunculkan mahar politik dan sulit dikontrol.

“Kalau calon diajukan dengan mahar, ya tetap membengkak juga. Siapa yang bisa menjamin anggota DPRD tidak terlibat praktik seperti itu,” katanya.

Di tengah polemik wacana pilkada, Komar menegaskan PDIP saat ini lebih memprioritaskan penanganan dampak bencana banjir dan longsor, khususnya di wilayah Sumatra.

Ia menyebut langkah tersebut merupakan instruksi langsung dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

“Fokus kami sekarang membantu rakyat yang terdampak bencana,” pungkasnya.

GoogleNews

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses