Indeks News – Polemik utang jumbo proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh senilai Rp116 triliun terus bergulir di ruang publik.
Di tengah derasnya sorotan terhadap pembiayaan proyek transportasi cepat pertama di Asia Tenggara ini, pemerintah tetap memantapkan rencana ambisius untuk melanjutkan jalur kereta cepat hingga Surabaya, Jawa Timur.
Saat ini, Whoosh baru beroperasi dari Jakarta ke Bandung, dengan total biaya pembangunan mencapai US$ 7,26 miliar atau setara Rp119,79 triliun berdasarkan kurs Rp16.500 per dolar AS.
Proyek ini dimulai sejak 2016 dan resmi beroperasi pada 2023, di mana sebagian besar pendanaannya bersumber dari pinjaman China Development Bank (CDB).
Persoalan yang kini mengemuka adalah siapa yang akan menanggung beban utang dan bunga yang mencapai sekitar Rp2 triliun per tahun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, utang Whoosh tidak akan dibebankan kepada APBN.
Ia menilai, penyelesaian kewajiban tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Danantara, sebagai badan holding yang menaungi sejumlah BUMN termasuk proyek KCIC.
“Danantara memiliki kemampuan finansial yang cukup kuat karena menguasai dividen dari BUMN sekitar Rp90 triliun. Itu bisa dimanfaatkan untuk mendukung pelunasan utang Whoosh,” ujar Purbaya di Wisma Danantara, Rabu (15/10/2025).
Menurutnya, Danantara saat ini tengah menyusun studi dan skema penyelesaian utang Whoosh secara menyeluruh.
Hasil studi tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah selanjutnya.
“Kami mengapresiasi komitmen Danantara untuk memperbaiki tata kelola dan memastikan penggunaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel. Mereka bilang akan mempelajarinya lagi dan mengusulkan hasilnya kepada kami. Kita tunggu saja,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai, polemik utang KCIC harus segera diselesaikan agar tidak menjadi penghambat rencana besar pemerintah dalam memperluas jalur kereta cepat hingga Surabaya.
“Utang yang harus segera diselesaikan ini tidak boleh menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas nasional, dari Jakarta sampai Surabaya,” kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025).
AHY menjelaskan, pemerintah masih melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk merumuskan opsi terbaik dalam penyelesaian utang tersebut.
Beberapa opsi yang sedang dikaji mencakup kemungkinan pembebanan sebagian tanggung jawab ke Danantara atau mekanisme lain yang melibatkan Kementerian Keuangan.
“Kami masih menunggu arahan Presiden sambil terus mengembangkan berbagai opsi yang paling baik dan berkelanjutan,” pungkas AHY.
