Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perwakilan Sumatera Barat memanggil perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terkait kasus seorang siswi non-muslim yang diwajibkan menggunakan jilbab.
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan Komnas HAM Sumatera Barat sudah melayangkan undangan terkait kasus siswi non-muslim SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat yang diwajibkan menggunakan jilbab.
“Senin besok (28/1/2021), akan ada pertemuan bareng, Komnas HAM, Ombudsman dan Dinas Pendidikan Sumatera Barat untuk membahas persoalan ini,” kata Beka saat dikutip dari CNNIndonesia.com, Sabtu (23/1/2021).
Menurut Beka, pertemuan tersebut merupakan salah satu Langkah yang diambil Komnas HAM perwakilan Sumatera Barat, untuk mencari solusi agar peristiwa serupa tidak terulang di kemudian hari.
“Komnas HAM menyesalkan peristiwa tersebut. peristiwa tersebut mengindikasikan adanya pemaksaan ekspresi kebebasan beragama dan berkeyakinan,” kata Beka.
Menurut Beka, memaksa siswi untuk mengenakan jilbab bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Dan juga melanggar amanat yang diatur dalam UU Sistem Pendidikan Nasional.
“Aturan itu mengamanatkan pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa,” ujarnya.
Sebelumnya, Kasus yang cukup menghebohkan tersebut berawal ketika seorang siswi non-muslim diwajibkan oleh pihak sekolah untuk mengenakan jilbab. Akibat itu terjadi adu argumen antara orang tua siswa dengan pihak sekolah.
Seperti yang terungkap dalam sebuah video yang kini cukup viral di media sosial. Terlihat adu argumen terjadi antara orang tua siswi non-muslim dengan Wakil Kepala SMK Negeri 2 Padang.
Video yang diunggah oleh akun Facebook Elianu Hia, Jumat (22/1/2021) Elianu mengatakan dirinya dipanggil pihak sekolah karena putrinya tidak menggunakan jilbab saat ke sekolah.
