Indeks News – Skandal korupsi yang menyeret nama mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel), menyisakan luka mendalam bagi buruh Indonesia.
Skandal korupsi ini berada di balik kilau kekuasaan dan jabatan tinggi. Namun, akhirnya terbongkar praktik pemerasan keji dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang seharusnya melindungi para pekerja.
Alih-alih menjadi tameng keselamatan, sertifikat itu berubah menjadi skandal korupsi dan lahan empuk untuk memperkaya segelintir pejabat.
Fakta terbaru dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap, para buruh yang seharusnya hanya membayar Rp 275 ribu, justru dipaksa merogoh kocek hingga Rp 6 juta. Selisih pembayaran itulah yang mengalir deras ke kantong para tersangka. Jumlahnya mencengangkan: Rp 81 miliar.
Skandal Korupsi Sertifikat K3 Kejatuhan Noel dari Wamenaker ke Tersangka
Nama Immanuel Ebenezer, aktivis yang dulu dikenal vokal, kini berubah menjadi headline karena dugaan suap dan pemerasan. Noel disebut KPK menerima Rp 3 miliar serta sebuah motor Ducati dari Irvian Bobby Mahendro, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022–2025.
Tidak berhenti di situ, pada 22 Agustus 2025, KPK resmi menetapkannya bersama 10 orang lain sebagai tersangka. Presiden Prabowo Subianto pun segera mencopot Noel dari jabatannya sebagai Wamenaker. Ironisnya, hanya beberapa jam sebelum pencopotan, Noel masih sempat berharap mendapat amnesti dari Presiden.
Drama pengusutan kasus ini semakin mengharukan ketika penyidik KPK menemukan 4 unit handphone yang disembunyikan di plafon rumah dinas Noel. Seolah-olah ada jejak rahasia yang sengaja dikubur agar tak pernah terungkap.
Tak hanya itu, penyidik juga menyita sebuah mobil mewah Alphard, yang diduga kuat hasil dari praktik kotor tersebut. Mobil hitam itu dibawa ke Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (26/8/2025) siang, disaksikan langsung awak media.
Pemerasan Sejak 2019, “Pergantian Pemain”
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa praktik pemerasan ini tidak baru. Dugaan kuat menyebut praktik sudah berjalan sejak sebelum 2019, jauh sebelum Noel duduk sebagai Wamenaker.
KPK mencatat adanya pergantian peran dari Irvian Bobby Mahendro (IBM) kepada Subhan (SB), yang menandakan “pergantian pemain” dalam lingkaran gelap pemerasan. Namun, bukannya menghentikan praktik, justru permainan itu terus berlanjut hingga 2025.
“Peran Immanuel Ebenezer jelas. Dia tahu, dia membiarkan, bahkan kemudian ikut meminta bagian,” tegas Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers.
11 Nama dalam Pusaran Skandal Korupsi Serifikat K3
Dalam perkara ini, 11 orang resmi ditetapkan tersangka, di antaranya:
- Irvian Bobby Mahendro (Koordinator K3 2022–2025)
- Gerry Aditya Herwanto Putra (Koordinator Bidang Uji Kompetensi K3)
- Subhan (Subkoordinator Bina K3)
- Anitasari Kusumawati (Subkoordinator Kemitraan K3)
- Fahrurozi (Dirjen Binwasnaker dan K3, Maret–Agustus 2025)
- Hery Sutanto (Direktur Bina Kelembagaan 2021–2025)
- Sekarsari Kartika Putri (Sub-Koordinator Kemenaker)
- Supriadi (Koordinator Kemenaker)
- Temurila (PT KEM Indonesia)
- Miki Mahfud (PT KEM Indonesia)
- Immanuel Ebenezer Gerungan (Eks Wamenaker)
Mereka kini harus menghadapi jerat hukum Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU Tipikor, dengan ancaman hukuman berat.
Di balik angka-angka korupsi yang mencengangkan, sesungguhnya ada penderitaan yang lebih menyayat hati: nasib buruh.
Sertifikat K3 bukan sekadar kertas, melainkan jaminan hidup di tengah kerasnya dunia kerja. Namun, untuk mendapatkannya, mereka harus membayar hingga puluhan kali lipat. Banyak buruh yang akhirnya memilih jalan berbahaya: bekerja tanpa sertifikat, dengan risiko nyawa sebagai taruhannya.
Apa jadinya jika keselamatan pekerja dijadikan ladang bisnis kotor? Bukankah itu sama saja dengan memperdagangkan nyawa?
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi bangsa yang sedang berjuang melawan korupsi. Harapan publik kini bertumpu pada KPK agar benar-benar membongkar semua jaringan pemerasan, dari akar hingga pucuknya.
Bagi para buruh, kabar ini mungkin membawa sedikit kelegaan. Meski luka akibat pemerasan begitu dalam, ada harapan bahwa keadilan masih mungkin ditegakkan.
Sebab, di atas semua uang haram dan jabatan yang dipertaruhkan, keselamatan dan kesejahteraan pekerja Indonesia adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.
