Jakarta, Indeks News – Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Malaysia, Dato’ Indera Hermono, mengimbau warga negara Indonesia (WNI) agar tidak nekat bekerja secara non-prosedural di Malaysia. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut berisiko tinggi dan dapat merugikan pekerja itu sendiri.
Hermono menjelaskan, pemerintah Malaysia saat ini semakin memperketat operasi penegakan hukum terhadap pendatang asing tanpa izin (PATI), terutama pekerja domestik yang tidak memenuhi persyaratan resmi.
“Jadi teman-teman jangan coba-coba masuk ke Malaysia untuk bekerja dengan cara melanggar aturan. Jangan kerja ‘kosongan’,” ujar Hermono, Senin (24/11/2025).
Menurut Hermono, WNI yang masuk ke Malaysia tanpa dokumen lengkap berpotensi langsung ditolak di imigrasi dan dideportasi. Mereka bahkan harus menunggu jadwal penerbangan pulang sembari menginap di bandara dalam kondisi kurang layak.
“Banyak warga negara kita yang ditolak masuk ke Malaysia, istilahnya not to land atau NTL, karena dicurigai akan bekerja secara ilegal,” tambahnya.
Malaysia juga membentuk Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan (AKPS) untuk memperketat pengawasan di bandara dan pelabuhan. Orang asing yang dicurigai akan bekerja tanpa izin akan langsung dicegah masuk.
Selain deportasi, pekerja non-prosedural juga berisiko mengalami kekerasan dan perlakuan sewenang-wenang dari oknum majikan. Mereka tidak mendapatkan jaminan upah maupun akses layanan kesehatan karena tidak memiliki izin kerja resmi.
“Kami banyak menerima pengaduan masyarakat. Orang-orang kita sakit di sini, tidak ada yang membiayai, karena tidak ada permitnya. Kalau ada permit kan ada asuransinya,” jelas Hermono.
KBRI dan KJRI di Malaysia, kata Hermono, akan tetap membantu WNI yang bermasalah. Namun ia mengingatkan bahwa dukungan negara memiliki keterbatasan.
Dubes Hermono menegaskan, bekerja ke luar negeri harus mengikuti prosedur resmi agar hak dan keamanan pekerja migran tetap terlindungi.
