Jakarta, Indeks News – Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat), Sugiyanto, menilai sikap mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dinilai memperumit proses klarifikasi terkait tuduhan ijazah palsu dapat menjadi bumerang bagi pemerintah. Ia menyebut langkah tersebut tidak rasional dan tidak mencerminkan sikap kenegarawanan.
“Jokowi yang menghindar atau mempersulit akses terhadap bukti administratif yang dapat diverifikasi hanya akan menimbulkan kecurigaan, memperpanjang konflik, dan memperluas ruang disinformasi,” kata Sugiyanto dalam keterangan tertulis, Senin (1/12/2025).
Menurutnya, sikap tertutup terhadap dokumen akademik justru membuat publik semakin bingung dan frustrasi. Kondisi itu, lanjut Sugiyanto, berpotensi menurunkan legitimasi pemerintah serta memengaruhi stabilitas dan tingkat kepercayaan publik secara luas.
Ia juga menyoroti bahwa isu tersebut telah memunculkan perdebatan tajam di masyarakat. Polarisasi semakin melebar, memunculkan dua kubu yang saling menyerang, hingga dapat mengarah pada potensi konflik sosial.
“Polarisasi ini berpotensi menjadi bom waktu yang dapat meledak kapan pun dan menggerogoti kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa,” ujarnya.
Sugiyanto menambahkan, gaya kepemimpinan seorang mantan pemimpin yang terus memperumit masalah jelas dapat merugikan masyarakat maupun pemerintahan saat ini. Ia menyebut pola seperti itu sering ditandai dengan sikap defensif dan kecenderungan menghindari transparansi.
“Bekas pemimpin dengan kecenderungan seperti ini mungkin kerap menunjukkan perilaku menghindar dari transparansi serta bersikap defensif dengan membalikkan narasi,” katanya.
Ia menegaskan, model kepemimpinan semacam ini sering memanfaatkan prosedur birokrasi untuk mengaburkan fakta serta memobilisasi pendukung guna meredam kritik yang berkembang.
