Jakarta, Indeks News – Industri tekstil nasional kini berada di titik kritis. Maraknya penyelundupan produk tekstil dan praktik thrifting ilegal membuat puluhan pabrik gulung tikar dan puluhan ribu pekerja kehilangan pekerjaan.
Kondisi ini diungkap Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI dalam diskusi bertajuk “Penguatan Ekonomi Rakyat melalui Industri Kecil dan Menengah” yang digelar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (27/10/2025).
Ketua DPP PDIP Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, dan Investasi, Darmadi Durianto, menegaskan bahwa situasi ini sudah bisa dikategorikan krisis industri tekstil nasional.
“Ini sudah masuk zona krisis dan tidak bisa dibiarkan berlarut. Negara harus turun tangan melindungi industri dalam negeri,” tegas Darmadi.
Ia meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret melalui penegakan hukum tegas terhadap penyelundupan, reformasi kebijakan perdagangan, dan proteksi terhadap industri kecil-menengah (IKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.
“Kami meminta aparat hukum menindak tegas siapa pun yang terlibat praktik ilegal. Jangan biarkan mafia impor dan oknum bea cukai menghancurkan usaha rakyat kecil,” tegasnya lagi.
Thrifting Ilegal dan Harga Predator di E-Commerce Bikin IKM Tertekan
Darmadi menyoroti derasnya arus produk tekstil bekas impor (thrifting) yang masuk secara bebas melalui jalur resmi maupun tidak resmi. Fenomena ini menurutnya memperparah pelemahan daya saing industri lokal.
Selain itu, predatory pricing di platform e-commerce juga menjadi ancaman besar.
“Banyak produk tekstil impor dijual jauh di bawah biaya produksi pelaku IKM lokal. Ini membuat margin pengusaha konveksi dan garmen di daerah nyaris nol,” ungkap Darmadi.
Ia menyebut praktik tersebut sebagai bentuk “kolonialisme ekonomi digital”, di mana pelaku usaha dalam negeri dipaksa bersaing tanpa perlindungan yang adil.
“Perlu segera revisi RUU Anti Monopoli dan RUU Perlindungan Konsumen, agar platform digital tidak bisa menekan harga seenaknya dan mematikan produsen lokal,” ujarnya menegaskan.
Darmadi mendesak pemerintah, KPPU, dan Kementerian Perdagangan segera bertindak agar IKM tekstil Indonesia tidak benar-benar tumbang akibat permainan harga dan produk ilegal.
