Twitter harus membayar denda $150 juta (Rp 2 Triliun) dan memberikan perlindungan baru untuk menyelesaikan tuduhan regulator federal Amerika Serikat bahwa platform tersebut gagal melindungi privasi data pengguna selama rentang enam tahun.
Departemen Kehakiman dan Komisi Perdagangan Federal AS mengumumkan penyelesaian dengan Twitter pada hari Rabu. Perusahaan tersebut dituduh melanggar perintah FTC 2011 dengan menipu pengguna tentang seberapa baik mereka dapat menjaga dan melindungi privasi dan keamanan informasi kontak nonpublik.
Dari Mei 2013 hingga September 2019, Twitter memberi tahu pengguna bahwa mereka mengumpulkan nomor telepon dan alamat email mereka untuk tujuan keamanan akun. Tetapi gagal mengungkapkan bahwa mereka juga akan menggunakan informasi tersebut untuk memungkinkan perusahaan mengirim iklan online yang ditargetkan kepada pengguna di platform tersebut.
Regulator juga menuduh, dalam gugatan federal yang diajukan pada hari Rabu, bahwa Twitter secara salah mengklaim bahwa mereka mematuhi perjanjian privasi AS dengan Uni Eropa dan Swiss, yang melarang perusahaan memproses informasi pengguna dengan cara yang bertentangan dengan tujuan yang diizinkan oleh pengguna.
“Twitter memperoleh data dari pengguna dengan dalih memanfaatkannya untuk tujuan keamanan, tetapi akhirnya juga menggunakan data tersebut untuk menargetkan pengguna dengan iklan,” kata Ketua FTC Lina Khan dalam sebuah pernyataan. “Praktik ini memengaruhi lebih dari 140 juta pengguna, sekaligus meningkatkan sumber pendapatan utama Twitter.”
Perusahaan yang berbasis di San Francisco ini memiliki lebih dari 229 juta pengguna di seluruh dunia.
Denda $150 juta dan langkah-langkah kepatuhan baru yang diperlukan berdasarkan penyelesaian harus disetujui oleh pengadilan federal di California.
Perintah FTC 2011 telah menuduh penyimpangan serius dalam keamanan data yang memungkinkan peretas mendapatkan kontrol administratif Twitter yang tidak sah, termasuk akses ke informasi pengguna nonpublik.
“Menjaga keamanan data dan menghormati privasi adalah sesuatu yang kami anggap sangat serius, dan kami telah bekerja sama dengan FTC di setiap langkah,” kata kepala petugas privasi Twitter, Damien Kieran, dalam sebuah posting blog, pada hari Rabu. Dia mengatakan perusahaan itu telah mengambil langkah-langkah sesuai dengan FTC untuk memperbarui operasi dan membuat peningkatan lain “untuk memastikan bahwa data pribadi pengguna tetap aman dan privasi mereka terlindungi.”
Twitter mengumumkan pada bulan November pembentukan komite tata kelola data baru di dalam perusahaannya.
Kabar penyelesaian datang pada hari rapat pemegang saham tahunan Twitter. Drama yang disebabkan oleh miliarder pemilik Tesla, Elon Musk, yang ingin membeli Twitter senilai $44 miliar telah berputar-putar di sekitar perusahaan selama berminggu-minggu. Musk, yang merupakan salah satu pemegang saham terbesar perusahaan media sosial tersebut, pada hari Rabu merevisi rencana pembiayaan untuk pengambilalihan yang diusulkan, meningkatkan harapan investor bahwa ia masih berniat untuk melakukan kesepakatan.
Twitter menghasilkan pengaruh yang tak tertandingi pada berita, politik, dan masyarakat berkat sifatnya yang publik, antarmuka yang sederhana, dan kedekatan saat ini. Beberapa ahli khawatir bahwa Musk akan melonggarkan aturan moderasi konten yang menawarkan perlindungan terhadap supremasi kulit putih, ujaran kebencian, dan ancaman kekerasan. Platform tersebut terkenal menghapus akun mantan Presiden Donald Trump menyusul serangan di Gedung Capitol AS pada Januari 2021.
