Jakarta, Indeks News – Mantan Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, disebut tidak memiliki “privilege politik” sehingga ditolak bergabung oleh Partai Gerindra maupun Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Penilaian itu disampaikan pengamat politik Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim, yang menilai posisi tawar Budi Arie tidak cukup kuat di hadapan kedua parpol tersebut.
Menurut Wildan, penolakan Gerindra dan PSI mencerminkan adanya sentimen negatif terhadap sosok Budi Arie yang juga Ketua Umum Projo. Ia menilai, seorang aktor politik dengan nilai tinggi biasanya akan mudah diterima di partai mana pun yang menjadi pilihannya.
“Sudah banyak contohnya politikus yang pindah partai dan mereka diterima. Sayangnya Budi Arie tidak mendapatkan privilege itu,” ujar Wildan (16/11).
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia itu menambahkan, Budi Arie tidak cukup hanya mengganti logo Projo untuk mengubah arah politik organisasi relawan tersebut. Menurutnya, nama Projo yang berarti Pro Jokowi sudah tidak relevan karena Jokowi tidak lagi berada dalam gelanggang kontestasi politik.
Wildan menilai Budi Arie semestinya fokus melakukan reposisi relawan dengan mendukung Kaesang Pangarep yang kini menjabat Ketua Umum PSI. Ia bahkan menyarankan Projo berganti nama menjadi Prokas atau Pro Kaesang untuk menegaskan sikap politik yang lebih relevan dengan kondisi saat ini.
