Jakarta, Indeks News – Pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mempertanyakan keberadaan peserta BPJS Kesehatan dengan penghasilan Rp100 juta per bulan namun masih tercatat sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) memicu reaksi publik. Kritik datang karena pernyataan tersebut dinilai menyederhanakan persoalan kompleks terkait akurasi data dan hak jaminan kesehatan.
Pakar hukum dan kebijakan publik menilai logika tersebut tidak sepenuhnya tepat. Persoalan utama justru terletak pada kualitas data sosial-ekonomi nasional yang hingga kini masih bermasalah. Pemadanan data PBI dengan basis data kemiskinan nasional kerap tidak akurat akibat keterlambatan pembaruan, kesalahan administratif, dan ketidaksesuaian kondisi riil masyarakat.
Banyak warga yang secara statistik masuk kategori desil ekonomi atas, namun dalam kehidupan nyata justru rentan secara finansial. Pekerja informal, keluarga dengan pendapatan tidak stabil, hingga korban kebangkrutan bisa saja tercatat sebagai berpenghasilan tinggi dalam data makro.
Selain itu, penggunaan desil ekonomi sebagai indikator kemampuan membayar iuran BPJS juga tidak menggambarkan kondisi lapangan secara utuh. Pendapatan bulanan tidak selalu mencerminkan beban rumah tangga, kondisi kesehatan, maupun likuiditas seseorang.
Dari perspektif keberlanjutan sistem jaminan kesehatan, peserta berpenghasilan tinggi justru berperan sebagai penopang. Prinsip gotong royong BPJS mengandalkan kontribusi seluruh kelompok sosial. Jika kelompok ini dikeluarkan dari PBI tanpa mekanisme transisi yang jelas, maka stabilitas pembiayaan berpotensi terganggu.
Saran Menkes agar kelompok berpenghasilan tinggi beralih ke asuransi swasta juga dinilai kurang tepat. Asuransi swasta tidak memiliki mandat universal, premi lebih mahal, dan banyak pengecualian penyakit, sehingga tidak dapat menggantikan peran jaminan kesehatan nasional.
Para pengamat menekankan bahwa kesehatan adalah hak dasar warga negara, bukan fasilitas yang hanya diberikan kepada kelompok tertentu. Penyederhanaan persoalan PBI menjadi sekadar urusan “pantas atau tidak pantas” berpotensi mengaburkan tujuan utama Universal Health Coverage (UHC).
Solusi yang diharapkan adalah pemutakhiran data yang lebih kuat, audit berkelanjutan, serta transparansi verifikasi, bukan retorika yang dapat menyesatkan arah kebijakan kesehatan nasional.
