Indeks News – Bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor melanda hampir seluruh wilayah Aceh. Menyikapi kondisi tersebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem resmi menetapkan status tanggap darurat bencana.
“Hari ini saya, Gubernur Aceh, menetapkan status keadaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh,” ujar Mualem di Banda Aceh, Kamis (27/11/2025).
Pernyataan itu disampaikannya setelah menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait penetapan Rancangan Qanun Aceh tentang APBA 2025 di ruang serbaguna DPR Aceh. Status tanggap darurat ditetapkan selama 14 hari mulai 28 November.
Mualem menjelaskan bahwa pemerintah Aceh telah menyalurkan bantuan darurat ke sejumlah kabupaten/kota yang terdampak. Namun kondisi di lapangan kian kompleks seiring meluasnya bencana.
“Pemerintah Aceh melalui SKPA terkait telah memberikan bantuan dalam penanganan bencana tersebut,” ujarnya.
Penetapan status darurat diharapkan mempercepat mobilisasi logistik, evakuasi, serta dukungan lintas lembaga untuk menangani krisis yang terus berkembang di berbagai wilayah.
Di sisi lain, sejumlah akses transportasi mulai lumpuh, termasuk putusnya jembatan di jalur nasional Banda Aceh-Medan. Kondisi ini membuat distribusi bantuan terganggu dan menyulitkan mobilisasi petugas.
“Kita meminta Kapolda Aceh menyediakan helikopter untuk peninjauan ke wilayah-wilayah yang terisolasi banjir,” kata Mualem.
Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Aceh selama sepekan terakhir menyebabkan banjir merendam 20 dari 23 kabupaten/kota.
Selain merusak rumah dan jalan, bencana ini juga memutus jembatan, merendam lahan pertanian, hingga memadamkan listrik akibat robohnya tiang transmisi.
Hingga kini, banjir dan longsor di Aceh telah menelan korban jiwa sebanyak 13 orang.
