Jakarta, Indeks News – Pemerintah Aceh secara resmi melayangkan surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meminta bantuan penanganan bencana pascabanjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan permintaan tersebut ditujukan kepada lembaga internasional yang memiliki pengalaman panjang dalam penanganan bencana, khususnya pascatsunami Aceh 2004.
“Secara khusus Pemerintah Aceh telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional, di antaranya UNDP dan UNICEF,” ujar Muhammad MTA, Senin (15/12/2025).
Ia menjelaskan, hingga saat ini sebanyak 77 lembaga dengan total 1.960 relawan telah terlibat dalam penanganan bencana di Aceh. Mereka berasal dari lembaga swadaya masyarakat lokal, nasional, hingga internasional, dan jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah.
Sejumlah lembaga telah terdaftar dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh, di antaranya Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe, serta lembaga lainnya.
“Atas nama masyarakat Aceh dan para korban, gubernur menyampaikan terima kasih atas niat baik dan kontribusi seluruh lembaga serta relawan yang telah membantu pemulihan Aceh,” kata Muhammad.
Ia berharap kehadiran lembaga dan relawan tersebut dapat memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan bencana yang saat ini dilakukan oleh TNI, Polri, BNPB, BPBA Aceh, Basarnas, pemerintah kabupaten/kota, serta organisasi kemasyarakatan dan masyarakat Aceh secara mandiri.
Diketahui, banjir yang melanda Aceh terjadi sejak Rabu (26/11) dan berdampak pada 18 kabupaten/kota. Beberapa wilayah yang mengalami dampak paling parah antara lain Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Tengah.
